PALU,Brita.id— Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), dr. Reny A. Lamadjido, mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di provinsi itu untuk segera merintis Sekolah Rakyat (SR), program pendidikan berasrama yang digagas Presiden Prabowo Subianto, sebagai upaya strategis memutus mata rantai kemiskinan.
Reny menyatakan ajakan tersebut saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelarasan Program SR dan Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Hotel Swiss-Belhotel, Kamis (20/11).
Ia menegaskan bahwa program SR ini sepenuhnya dibiayai pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, sehingga sangat sayang bila daerah tidak ambil bagian.
“Segala administrasi mempersiapkan ini hanya selama 3 hari. Saya menyusunnya bersama dinas sosial, BPN, dan OPD teknis,” ujar wagub, merujuk pada proses pendirian Sekolah Rakyat Tadulako Nambaso yang dikelola Pemprov Sulteng di gedung BPSDM Jalan S. Parman.
Reny menyampaikan rasa syukur karena sejauh ini tidak ada satu pun siswa SR yang “minta pulang” ke rumah.
Menurutnya, para siswa sudah merasa nyaman di asrama SR, yang memberikan fasilitas lengkap: pendidikan, seragam, makan-minum, hingga pengobatan.
Program DTSEN juga mendapat sorotan. Wagub berharap data ini bisa menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi sasaran rumah tangga miskin serta merancang kurikulum SR yang sesuai kondisi sosial-ekonomi lokal. Ia menilai kesinambungan program ini sebagai wujud “niat tulus” dari Presiden.
Rakor dihadiri pejabat teknis dari Kementerian Sosial, forkopimda Sulteng, kepala dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota, serta mitra kerja terkait pelaksanaan SR.
Sekolah Rakyat adalah program nasional yang ditargetkan sebagai batu loncatan pendidikan gratis berasrama untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera.(win/jir)
