PALU,Brita.id- Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah akan segera melakukan pencairan proyek pembangunan hunian sementara (Huntara) korban bencana Sulawesi Tengah. Sebelumnya pihak perusahaan sempat melakukan aksi protes atas lambannya pembayaran proyek pembangunan Huntara dengan melakukan penyegelan beberapa unit Huntara.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah, Ferdinand Kano mengatakan, saat ini anggaran Rp50 miliar telah tersedia untuk pembayaran proyek Huntara, namun sifatnya hanya sebagai dana talangan bagi pekerja.
“Jadi dana ini bukan untuk melunasi pembayaran kontrak kerja, melainkan hanya bersifat dana talangan bagi para tukang. Di Bulan Ramadhan tentunya mereka juga butuh dana untuk keluarga,” ungkap Ferdinand usai memimpin rapat koordinasi pencairan dana proyek Huntara, Rabu siang (22/5).
Menurutnya, dalam pencairan tahap awal, perusahaan BUMN, seperti Hutama Karya, hanya menerima 10 persen dari harga kontrak, sementara perusahaan swasta menerima 20 persen dari total harga kontrak.
Namun sebagai efek jera, perusahaan swasta yang belum melengkapi dokumen, hanya akan menerima pencairan 10 persen. Padahal kata dia, hampir seluruh perusahaan swasta telah mengerjakan 100 persen proyek fisik pembangunan Huntara.
“Jadi salah satu hambatan kita untuk melakukan pencairan yakni masih adanya perusahaan yang belum lengkapi dokumen kontraknya. Kami sudah mengingatkan, tetapi masih ada juga yang tidak peduli,” tutur Ferdinand.
Dirinya menambahkan, dalam pencairan tahap dua, pihaknya akan menyerahkan dana sekitar Rp300 miliar. Dimana dari hasil kesepakatan PUPR dan BNPB, secara keseluruhan anggaran pembangunan Huntara pascagempa 28 September 2018 silam, yakni sekitar Rp417 miliar dari 44 kontrak yang ada.
Selain mengundang pihak kontraktor, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah juga mengundang perwakilan Gapensi dan pihak Bank BNI yang dipercayakan dalam proses pencairan.
Sebelumnya Walikota Palu, Hidayat menyatakan Pemerintahan yang dipimpinnya siap membantu mendesak pihak terkait untuk membayarkan pengerjaan Huntap.
“Kasihan yang kerja kalau tidak dibayar, saya sudah mencoba menghubungi beberapa pihak terkait persoalan ini, semoga segera teratasi,” ungkap Hidayat belum lama ini.
Dirinya mengakui, hingga kini masih sangat banyak persoalan hunian yang belum terselesaikan, dirinya meminta semua pihak ikut berperan aktif menyelesaikan persoalan yang ada.(jir)
