MOROWALI,Brita.Id– Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) gelar workshop pertanggungjawaban keuangan desa, di Gedung Serbaguna Matano, Selasa (30/08/2022).
Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Morowali, Taslim dan diikuti seluruh kepala desa dan bendahara desa wilayah itu.
Workshop ini dilakukan sebagai upaya Pemkab Morowali dalam rangka pembinaan dan pembekalan bagi penyelenggara pemerintah desa di Kabupaten Morowali agar lebih tertib, transparan, akuntabel dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Kepala DPMDP3A, Abdul Wahid Hasan, mengajak peserta untuk serius mengikuti workshop agar memahami secara mendalam terkait laporan pertanggungjawaban keuangan desa.
Hal tersebut guna meningkatkan pengetahuan aparat desa sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.
“Setelah kegiatan ini diharapkan tidak ada lagi kelalaian dalam penggunaan dana desa atau pengelolaan keuangan yang pajaknya kadang lambat disetor ke kas negara sehingga jadi temuan di pemeriksaan Inspektorat. Demikian pula dengan pengelolaan aset desa, mohon ini diinventarisir dan dicatat dengan baik,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Morowali, Taslim menyebut tertibnya pengelolaan keuangan desa dapat menjadi dasar dalam menentukan pengambilan kebijakan yang tepat.
Menurutnya, kedisiplinan dan kejujuran menyusun pertanggungjawaban keuangan desa yang baik merupakan kunci utama mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, terpercaya, akuntabel dan transparan.
Olehnya ia mengimbau agar seluruh peserta seyogyanya mengikuti dengan baik pelaksanaan workshop agar mampu menyusun pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang lengkap dan upgrade serta dapat saling bersinergi dalam menyukseskan kerja-kerja pemerintah desa.
“Melalui pelaporan yang lengkap dan selalu upgrade itu maka kita akan mengetahui kondisi keuangan desa tersebut. Jika kita telah mengetahui, maka tentunya kita akan mudah mengambil langkah-langkah atau kebijakan yang tepat untuk melaksanakan program apa yang lebih prioritas,” ujar Taslim.
Hadir dalam workshop tersebut menghadirkan pemateri dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Morowali, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Poso dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali.
Sebelum memulai materi, dilakukan penyerahan jam dinding masjid oleh Bupati Morowali selaku Ketua DMI (Dewan Masjid Indonesia) Kabupaten Morowali kepada masing-masing perwakilan dari Sembilan kecamatan.(rfld/jir)
