PALU,Brita.id — Pemerintah terus mengebut pelaksanaan reforma agraria demi mempercepat kepastian hukum atas tanah milik rakyat.
Hingga pertengahan 2025, sebanyak 95,56 persen dari target 5.494 bidang tanah di Sulawesi Tengah telah berhasil disertifikasi melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Capaian tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN (ATR/BPN), Osi Dermawan, dalam acara penyerahan simbolis 160 sertifikat tanah oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kota Palu, Rabu (9/7/2025).
“Sebanyak 4.797 bidang sudah bersertifikat. Ini merupakan hasil kerja keras dari Kanwil BPN Sulawesi Tengah bersama seluruh kantor pertanahan kabupaten/kota,” ujar Osi.
Dari jumlah tersebut, 4.384 sertifikat tanah telah siap diserahkan kepada masyarakat, termasuk untuk tanah milik warga melalui PTSL, aset pemerintah pusat dan daerah, lahan BUMN, hingga tanah wakaf dan rumah ibadah.
AHY menekankan pentingnya sertifikat sebagai bukti hukum yang sah atas kepemilikan tanah, terutama di tengah derasnya pembangunan dan arus investasi yang masuk ke daerah.
“Sertifikat tanah adalah hak rakyat. Ini memberi rasa aman dan perlindungan hukum. Namun jika digunakan sebagai jaminan pinjaman, manfaatkan secara produktif untuk peningkatan ekonomi, bukan konsumsi semata,” pesan AHY.
Salah satu penerima sertifikat, Pendeta Sonya Ogotan dari Gereja Anugerah Boilan, Kabupaten Buol, mengaku bersyukur atas legalisasi lahan gereja seluas 712 meter persegi yang telah digunakan selama puluhan tahun.
“Prosesnya cepat, sekitar tiga bulan dan gratis. Kami sangat terbantu dengan program ini,” ujarnya.
Penyerahan sertifikat tanah tersebut juga dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, para bupati, jajaran Forkopimda, dan ratusan warga penerima sertifikat dari berbagai kabupaten dan kota di Sulteng.(ist/jir)
