PALU,Brita.id– Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid meminta adanya regulasi yang tegas terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kepada Komisi II DPR RI.
Permintaan itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (7/5/2025).
Anwar Hafid menegaskan pentingnya payung hukum yang kuat untuk memastikan BUMD dan BLUD dapat berjalan optimal, transparan, dan profesional, bukan sekadar menjadi tempat akomodasi politik.
“Saya minta agar ada regulasi yang jelas dan tegas, agar BUMD dan BLUD benar-benar menjadi penggerak ekonomi daerah dan mampu menyumbang pendapatan tanpa membebani fiskal,” kata Anwar di hadapan rombongan Komisi II DPR RI.
Rombongan Komisi II dipimpin Ketua Rifqinizamy Karsayuda dan Wakil Ketua Dede Yusuf, serta diikuti sejumlah anggota lintas fraksi, termasuk Longki Djanggola, Giri Ramanda, Shyntia Sandra Kusuma, Anang Susanto, dan lainnya.
Hadir pula Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, para bupati, wakil kepala daerah, Sekda, kepala BUMD, dan pejabat kabupaten/kota se-Sulteng.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Anwar memaparkan capaian dua program prioritas: Berani Cerdas dan Berani Sehat. Program pendidikan gratis bagi siswa SMA/SMK/SLB negeri se-Sulteng sudah berjalan, begitu juga program jaminan kesehatan universal (UHC) yang mencakup 80 persen warga bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Kami membiayai ini dari efisiensi anggaran, bukan menambah beban APBD,” tegas Anwar.
Ia juga menyoroti masih adanya 89 desa di Sulteng yang belum teraliri listrik dan 606 desa belum memiliki akses telekomunikasi. Program Berani Menyala ditargetkan menjawab persoalan ini secara bertahap.
Di sektor ekonomi, Anwar menyebut program Brigade Pertanian dan bantuan alat tangkap besar untuk nelayan sebagai bentuk dorongan terhadap ketahanan pangan.
Ia juga tengah menyiapkan kebijakan satu harga bahan pokok untuk mengatasi disparitas, termasuk harga LPG yang di beberapa wilayah mencapai Rp70.000, jauh di atas HET Rp20.000.
Terkait agraria, Gubernur mengungkap pembentukan Satgas Khusus Penyelesaian Konflik Agraria untuk menangani tumpang tindih lahan antara masyarakat, perkebunan, tambang, dan HGU. “Jika musyawarah gagal, maka hukum adalah jalan terakhir,” ujarnya.
Ia juga mendorong percepatan reformasi birokrasi dengan pelimpahan kewenangan teknis ke kantor regional BKN, agar kekosongan jabatan bisa segera diisi secara profesional.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyambut baik langkah Gubernur Sulteng dan menyebut peran BUMD dan BLUD sangat krusial di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Lebih dari 70 persen BUMD di Sulteng dalam kondisi tidak sehat. Ini bukan hanya soal manajemen, tapi juga keberanian melakukan diversifikasi dan efisiensi biaya,” tegas Rifky.
Ia juga menyoroti belum tergarapnya potensi sektor jasa sederhana seperti air bersih, serta perlunya peran aktif Mendagri untuk membina atau bahkan membubarkan BUMD yang gagal.
Rifky mengungkap Komisi II tengah merumuskan Permendagri baru tentang pembinaan dan pengawasan BUMD. Ia menegaskan pentingnya transformasi manajerial agar BUMD tidak lagi jadi ajang balas budi politik.
“BUMD harus dikelola oleh manajer profesional, bukan hanya karena afiliasi politik. Itu yang harus kita kawal bersama,” pungkas Rifky.(res/jir)
