PALU, Brita.id – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menegaskan bahwa penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) menjadi tugas utama dan prioritas penting pemerintah provinsi sejak awal kepemimpinannya.
Penegasan itu disampaikan usai rapat koordinasi bersama Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rieke Jeffri Huwae, di Palu, Senin (13/10/2025).
“Hal yang sangat penting dan krusial, harapan kami bisa memberi kontribusi untuk masyarakat, dan menjadi tugas utama saya juga sejak menjadi Gubernur untuk menertibkan PETI ini,” ujar Anwar Hafid.
Dalam rapat tersebut, Anwar Hafid memaparkan langkah-langkah strategis Pemprov Sulteng dalam menertibkan tambang ilegal yang marak di sejumlah daerah.
Menurutnya, Kementerian ESDM memberikan respons positif terhadap berbagai inisiatif Pemprov Sulteng dalam memperkuat tata kelola pertambangan yang tertib, adil, dan berpihak kepada masyarakat.
“Alhamdulillah, kami membicarakan banyak hal tentang pertambangan tanpa izin. Pak Dirjen memberikan kami jalan tengah yang harus kita ambil dalam rangka penertiban tambang ilegal ini,” tambahnya.
Anwar menekankan, upaya penertiban tambang ilegal akan dilakukan secara terukur dan berkeadilan, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sektor pertambangan.
Ia juga menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci dalam menghadirkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Sulawesi Tengah.
Sebagai bagian dari agenda tersebut, Gubernur Anwar Hafid turut menyampaikan aspirasi masyarakat Poboya kepada Kementerian ESDM terkait aktivitas pertambangan di wilayah mereka.
Usai rapat, Gubernur bersama Dirjen Penegakan Hukum ESDM langsung meninjau kawasan tambang Poboya untuk memastikan kegiatan pertambangan di sana berjalan sesuai kaidah pertambangan yang baik dan benar.(**/MA)
