MORUT, brita.id – Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara (Dinkes Morut) menuai sorotan tajam setelah menggelar kegiatan orientasi kader Posyandu terintegrasi kesehatan di luar wilayah kabupaten, tepatnya di Kabupaten Poso dan Banggai.
Direktur Jaringan Advokasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Indonesia (JARI), Burhanudin Hamza, menilai kegiatan itu tidak tepat dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Seharusnya kegiatan ini bisa digelar di Morowali Utara agar lebih hemat biaya dan mendukung pelaku usaha lokal, terutama sektor perhotelan,” tegas Burhanudin kepada media ini, Senin (9/6/2025).
Ia juga menyesalkan keputusan Dinkes Morut yang justru menguntungkan pelaku usaha dari luar daerah.
“Perusahaan hotel di luar daerah bukan pembayar pajak ke Pemda Morut. Ini jelas merugikan secara ekonomi,” tambahnya.
Burhanudin mendesak DPRD Morowali Utara segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Dinas Kesehatan untuk meminta penjelasan anggaran kegiatan tersebut.
Sementara itu, anggota DPRD Morowali Utara dari Partai Gerindra, Arman Marundu, mengaku kaget mendengar adanya kegiatan tersebut yang tidak pernah diinformasikan kepada DPRD.
“Kami tidak tahu kegiatan ini dan menggunakan anggaran dari mana. Padahal saat ini semua sektor sedang alami pemotongan anggaran, termasuk DPRD yang terkena efisiensi hingga 50 persen,” ujarnya saat dihubungi Senin malam (9/6/2025).
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Kesehatan Morut belum memberikan keterangan resmi.(ern/jir)
