MOROWALI,Brita.id – DPRD Kabupaten Morowali bersama Pemerintah Daerah membahas arah kebijakan pembangunan melalui penyampaian lima rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Morowali, Senin (7/7/2025).
Dipimpin Ketua DPRD Herdianto Marsuki, rapat paripurna ke-12, 13, dan 14 masa persidangan III ini menjadi forum strategis membahas realisasi dan prognosis keuangan daerah, serta kebijakan prioritas lintas sektor untuk semester berikutnya.
“Tiga agenda utama hari ini mencerminkan komitmen DPRD dan Pemda Morowali untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah berbasis regulasi dan keuangan yang terukur,” ujar Herdianto saat membuka sidang.
Salah satu fokus utama ialah penyampaian lima Ranperda usulan pemerintah daerah, yang dinilai memiliki dampak jangka panjang terhadap tata kelola pemerintahan dan layanan publik. Kelima Ranperda tersebut meliputi:
Ranperda tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Kota, Ranperda tentang Kerjasama Antar Desa, Ranperda tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, Ranperda tentang Penyesuaian Bentuk Hukum PDAM menjadi Perumda, Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemda pada Bank Sulteng untuk tahun 2026–2027.
Dalam penyampaian Bupati Morowali yang dibacakan Sekretaris Daerah, ditegaskan bahwa usulan peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
“Ranperda ini dirancang sebagai bentuk penjabaran pelaksanaan otonomi daerah yang memperhatikan karakteristik lokal,” jelas Sekda.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Ruhban menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap realisasi semester pertama APBD 2025 dan proyeksi enam bulan berikutnya. Agenda dilanjutkan dengan penyampaian enam Ranperda inisiatif DPRD yang dibacakan oleh legislator Asgar Wahab.
Menanggapi rancangan perubahan APBD 2025, Kepala Bappeda Morowali Yusman Mahbub mengatakan perubahan tersebut disusun berdasarkan kesepakatan perubahan KUA dan PPAS yang telah dirumuskan bersama.
“Pemerintah daerah akan mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas dengan dukungan anggaran yang realistis dalam RPJMD dan RKPD perubahan 2025,” ujarnya.
Ia pun meminta dukungan legislatif dalam percepatan pembahasan agar seluruh program strategis dapat terlaksana sesuai jadwal.
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Morowali, unsur Forkopimda, jajaran kepala OPD, serta perwakilan media.(rifaldi)
