DPRD Morowali Gelar Paripurna Bahas Pendapat Bupati atas Pandangan Umum Fraksi Terkait RAPBD 2026

  • Whatsapp

MOROWALI, Brita.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pendapat Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, bertempat di Gedung DPRD Morowali, Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Jumat (17/10/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Morowali, Ihwan Mohammad Thaiyeb, didampingi Wakil Ketua II, Sultanah Hadie.

Dalam sambutannya, Ihwan menegaskan bahwa rapat ini merupakan kelanjutan dari paripurna sebelumnya, di mana setiap fraksi telah menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan APBD 2026.

“Paripurna hari ini merupakan bagian penting dari tahapan pembahasan RAPBD. Sinergi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, berpihak kepada masyarakat, dan sesuai kemampuan fiskal daerah,” tegas Ihwan Mohammad Thaiyeb.

Dalam rapat tersebut, Pendapat Bupati Morowali disampaikan oleh Wakil Bupati Iriane Ilyas. Ia menanggapi satu per satu pandangan fraksi terhadap RAPBD 2026.

Untuk Fraksi Gerindra, pemerintah daerah sepakat bahwa rendahnya serapan anggaran tahun 2025 menjadi pembelajaran penting dalam memperbaiki tata kelola pelaksanaan anggaran tahun 2026.

Pemkab Morowali akan mempercepat penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maksimal tiga hari setelah penetapan Perda APBD 2026.

Sementara Fraksi Demokrat menyoroti perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pariwisata, agribisnis, dan jasa.

Pemkab Morowali menyatakan akan terus melakukan inovasi dalam pemungutan pajak dan retribusi, termasuk melalui sistem pembayaran digital.

Menanggapi Fraksi Golkar, Pemkab Morowali menyampaikan apresiasi atas masukan yang konstruktif dan berkomitmen menyesuaikan landasan hukum dalam nota keuangan dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026.

Untuk Fraksi Perindo, pemerintah sepakat pentingnya sinkronisasi antara RPJMD dan rencana pembangunan nasional agar pelaksanaan pembangunan daerah sejalan dengan visi “Kabupaten Morowali yang Maju, Mandiri, dan Berkeadilan”.

Sedangkan terhadap Fraksi Partai NasDem, Pemkab Morowali menegaskan komitmen memperkuat strategi peningkatan PAD, terutama dari sektor pertambangan, dengan tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ihwan Mohammad Thaiyeb menutup rapat dengan mengapresiasi partisipasi aktif seluruh fraksi dan Pemerintah Daerah Morowali dalam proses pembahasan RAPBD 2026.

“Kami berharap pembahasan ini menjadi langkah nyata menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat Morowali,” pungkasnya.(PAL)

Related posts