MOROWALI, Brita.Id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali melalui Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas pengawasan ketenagakerjaan di Kabupaten Morowali yang dinilai belum maksimal, Jumat (17/1/2024).
Ketua Komisi III DPRD Morowali, Moh. Sadakh Husain ZA, S.IP, mengungkapkan, pengawasan tenaga kerja di wilayah II Sulawesi Tengah hanya dilakukan oleh tiga orang untuk lima kabupaten, yakni Banggai, Touna, Poso, Morowali Utara, dan Morowali.
Minimnya jumlah pengawas tersebut, menurutnya, menyebabkan banyak persoalan ketenagakerjaan tidak teratasi, terutama di Morowali yang memiliki lima kawasan industri besar.
“RDP ini tidak hanya menghasilkan rekomendasi, tetapi juga akan dikawal hingga terbentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengawasan ketenagakerjaan khusus di Kabupaten Morowali,” tegas Moh. Sadakh.
Dalam RDP tersebut, Asisten I Pemda Morowali menyatakan kesediaannya untuk menyediakan kantor bagi UPT jika disetujui oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
RDP juga melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali serta perwakilan dari Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI).
DPRD Morowali sepakat merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali untuk menyampaikan aspirasi ini ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Kesepakatan ini diambil untuk mengatasi berbagai masalah ketenagakerjaan di Morowali yang menjadi salah satu kawasan proyek strategis nasional.
“Urgensi ini didasarkan pada banyaknya masalah ketenagakerjaan di Morowali, sementara pengawasan oleh UPT wilayah II masih sangat minim,” ujar Moh. Sadakh.
DPRD Morowali menegaskan komitmennya untuk mengawal proses ini hingga terbentuknya UPT pengawasan ketenagakerjaan yang lebih fokus dan efektif di Morowali.(ipal/jir)
