MOROWALI, Brita.id – Wakil Ketua Komisi III DPRD Morowali, Gafar Hilal, menegaskan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak boleh menjadi ajang seremonial semata.
Ia menekankan pentingnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD sebagai wujud komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.
“Musrenbang RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025–2030 merupakan agenda wajib yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,” ujar Gafar Hilal dalam sambutannya, Minggu (6/7/2025).
Menurutnya, DPRD Morowali mendukung penuh proses penyusunan RPJMD ini karena merupakan bagian dari penyusunan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD.
Ia menyebut, mekanisme bottom-up atau dari bawah ke atas yang diterapkan dalam Musrenbang menjadi jaminan bahwa program yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Melalui Musrenbang ini, kami harap dokumen RPJMD yang dihasilkan bisa menyempurnakan rancangan awal yang telah dibahas bersama Pansus DPRD dan pemerintah daerah. Termasuk menyelaraskan dengan program prioritas nasional (ASTA CITA) dan rencana pembangunan jangka menengah Pemprov Sulawesi Tengah,” tegas Gafar.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan Musrenbang hanya sebagai kegiatan formalitas.
“Kita harus jadikan ini komitmen bersama antara DPRD dan Pemda dalam menyusun rencana pembangunan yang realistis dan dapat direalisasikan sesuai peraturan yang berlaku,” tutupnya.(IPAL)
