PALU,Brita.id– Memperingati Hari Lahir Pancasila dan Hari Lahir Laskar Topo Tara, sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Laskar Topo Tara menggelar aksi damai di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Tengah, Minggu (1/6/2025).
Aksi ini menjadi bentuk protes keras terhadap maraknya aktivitas tambang ilegal di wilayah Kelurahan Poboya, Kota Palu.
Dalam aksinya, para demonstran membawa spanduk bertuliskan “Tolak Tambang Ilegal yang Mengatasnamakan Masyarakat Lingkar Tambang” dan “Ada Apa dengan Polda Sulteng? Menutup Mata terhadap Tambang Ilegal di Depan Mata”.
Ketua Laskar Topo Tara, Ismail, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal untuk mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polda Sulawesi Tengah, agar segera menindak tegas pelaku tambang ilegal yang beroperasi secara terang-terangan.
“Kalau itu tambang rakyat, siapa yang kelola? Alat beratnya dari mana? Di mana ada rakyat yang punya modal miliaran?” ujar Ismail dalam orasinya.
Ismail juga menuding adanya pembiaran oleh aparat kepolisian, bahkan menduga keterlibatan oknum dalam praktik tambang ilegal tersebut. Ia menegaskan bahwa jika Polda Sulteng tidak mengambil tindakan, pihaknya akan melanjutkan tuntutan hingga ke Kapolri dan Presiden.
Menurut Laskar Topo Tara, aktivitas tambang ilegal terjadi di atas lahan konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM), tepatnya di area yang dikenal sebagai “Kijang 30”. Di lokasi tersebut diketahui terdapat sedikitnya enam alat berat yang beroperasi setiap hari.
Seorang penambang manual yang enggan disebutkan namanya membenarkan informasi tersebut. Ia mengaku resah karena keberadaan alat berat merugikan penambang tradisional.
“Katanya tambang rakyat, tapi yang masuk alat berat. Kami yang pakai alat manual takut tertimbun material,” ungkapnya.
Kondisi ini dinilai memicu kecemburuan sosial dan berpotensi menimbulkan konflik antarpenambang. Beberapa penambang manual bahkan dikabarkan mulai pindah ke wilayah Vavolapo demi menghindari risiko keselamatan kerja.
Laskar Topo Tara menegaskan akan terus mengawal isu ini dan mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak sebelum situasi sosial semakin memanas.(min/jir)
