MOROWALI, Brita.id – Ketua Koalisi IKLAS Juara Morowali, Mohammad Sadhak Husain ZA, menanggapi isu yang tengah berkembang terkait desakan reshuffle atau pergantian pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Bupati.
Namun demikian, Sadhak menyebutkan bahwa pihak Koalisi IKLAS sebagai pendukung pemerintahan saat ini juga memiliki catatan tersendiri terkait kinerja sejumlah OPD. Jika diminta memberikan pertimbangan, kata dia, Koalisi siap menyampaikan masukan yang konstruktif.
“Melakukan pergantian itu sepenuhnya hak Bupati. Tetapi kalau kami diminta pendapat, tentu kami punya catatan-catatan. Dan pastinya ada beberapa hal yang patut jadi pertimbangan,” ujar Sadhak kepada media, Kamis (12/6/2025).
Ia menambahkan bahwa saat ini pemerintahan tengah fokus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang kemudian akan diturunkan dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD.
“Karena itu penting bagi Bupati untuk menempatkan pejabat OPD yang memahami visi-misi kepala daerah. Renstra OPD harus mengakomodir arah kebijakan dalam RPJMD dan visi-misi Bupati,” tegasnya.
Lebih jauh, Sadhak juga menyoroti soal produktivitas perangkat daerah saat ini yang menurutnya masih perlu ditingkatkan. Hal ini penting untuk menopang semangat kerja Bupati Morowali yang dikenal muda, energik, dan aktif turun ke lapangan.
“Dilihat dari kapabilitas dan pemikiran Bupati Morowali saat ini, beliau cukup mampu memimpin. Ini terlihat dari banyaknya kunjungan kerja ke desa-desa. Maka OPD juga harus menyesuaikan diri, produktif, dan selaras dengan irama kerja Bupati,” tutupnya.
Isu reshuffle OPD di Morowali belakangan mencuat setelah adanya pernyataan dari Tim Kerja IKLAS yang menilai perlu ada penyegaran dalam struktur pimpinan OPD untuk memperkuat implementasi program prioritas daerah.(rifal/jir)
