PALU, Brita.id – Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tengah pada 19–23 Juni 2025 untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur dan transportasi strategis di wilayah tersebut.
Kunjungan diawali dengan peninjauan Pelabuhan Pantoloan dan Jembatan IV Palu, dilanjutkan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulteng di Kantor Gubernur, Selasa (19/6).
Rapat yang berlangsung di Ruang Polibu itu dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., serta dihadiri Wakil Wali Kota Palu, para bupati/wakil bupati, jajaran kementerian teknis, dan perwakilan BUMN.
Gubernur Anwar Hafid menyampaikan sejumlah isu strategis pembangunan infrastruktur yang mendesak di Sulawesi Tengah. Ia menekankan bahwa kunjungan Komisi V membawa harapan besar untuk percepatan pembangunan, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah.
“Sulteng memiliki jalan nasional yang sangat panjang, namun anggaran pemeliharaan terbatas. Beberapa ruas menuju wilayah utara berbatasan Gorontalo rusak berat dan butuh penanganan cepat,” kata Anwar.
Selain itu, ia juga menyoroti Pelabuhan Penumpang Donggala yang belum dioperasikan akibat persoalan sosial, serta pelabuhan di Banggai Kepulauan yang sangat dibutuhkan untuk konektivitas antarwilayah kepulauan.
Dalam sektor transportasi udara, Anwar mengusulkan agar Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu ditingkatkan menjadi bandara internasional atau pusat logistik kawasan industri. Menurutnya, keberadaan lebih dari 30 ribu tenaga kerja asing di kawasan industri Morowali belum diimbangi dengan fasilitas penerbangan langsung ke luar negeri.
“Bandara kita sudah layak. Jangan sampai kita hanya jadi penonton di rumah sendiri,” tegasnya.
Gubernur juga memaparkan masih adanya ratusan keluarga korban bencana 2018 yang belum direlokasi dan masih tinggal di hunian sementara. Ia berharap pemerintah pusat mendukung penuh percepatan relokasi yang ditargetkan selesai sebelum 2026.
Ia juga mencontohkan kolaborasi positif antara pemerintah dan pihak industri dalam perbaikan jalan nasional, seperti yang dilakukan bersama PT IMIP.
“Jika industri ikut andil, pemerintah bisa fokus ke wilayah lain yang belum tersentuh,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyatakan bahwa Sulawesi Tengah merupakan daerah prioritas dalam pembangunan nasional.
Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi dari Pemprov akan dibawa ke pusat dan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran dan program strategis.
“Kunjungan kami bukan seremonial. Kami ingin pastikan Sulteng mendapatkan perhatian serius,” tegasnya.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Perumahan, Kementerian Transmigrasi, BMKG, Basarnas, PT Pelindo, PT Waskita Karya, PT Angkasa Pura, serta tenaga ahli Komisi V DPR RI.
Gubernur Anwar Hafid menutup pertemuan dengan menyatakan bahwa Sulawesi Tengah siap menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur.
“Jika pusat dan daerah bersinergi, maka potensi Sulteng tidak akan menjadi beban, melainkan kekuatan pembangunan nasional,” pungkasnya.(res/jir)
