MOROWALI, Brita.id – Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan efektif, Inspektorat Kabupaten Morowali menegaskan komitmennya terhadap percepatan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Inspektorat Morowali, Nur Alam, saat ditemui di ruang kerjanya di Kompleks KTM, Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah belum lama ini.
Ia menekankan pentingnya empat pilar utama reformasi birokrasi, yaitu menciptakan birokrasi profesional dan bebas KKN, berorientasi pada kepentingan rakyat, peningkatan kualitas layanan publik, serta perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.
“Percepatan pembangunan zona integritas adalah langkah strategis Pemerintah Kabupaten Morowali untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.
Nur Alam mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan, baik dalam hal administrasi maupun pelaporan keuangan, demi terwujudnya birokrasi yang dipercaya masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Saat ini, nilai SAKIP Kabupaten Morowali berada pada kategori B dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi BB.
“Ini menjadi perhatian serius bagi para kepala dinas, sekretaris, dan kasubag program untuk terus mendorong kinerja yang lebih akuntabel,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Nur Alam menyampaikan apresiasinya terhadap pola komunikasi pimpinan daerah. Menurutnya, Bupati dan Wakil Bupati Morowali menunjukkan sikap santun, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(pal/jir)
