MOROWALI,Brita.id– Anggota DPRD Morowali, Muslimin Dg Masiga (MDM), mendesak dilakukan pemeriksaan total terhadap pelayanan medis di RSUD Bungku dan Puskesmas Bahomotefe menyusul meninggalnya seorang bayi warga Bahomotefe yang diduga akibat kelalaian penanganan medis.
Kasus ini mencuat setelah ibu berusia 24 tahun yang memiliki riwayat kehamilan berisiko tinggitidak mendapatkan tindakan cepat meski membawa dua hasil USG.
Pemeriksaan oleh dr. Hendra (Spesialis Kandungan) dan dr. Ani (dokter umum) menunjukkan ukuran janin besar dan memerlukan tindakan caesar.
Namun ketika tiba di RSUD Bungku, dokter spesialis yang bertugas menyatakan berat bayi hanya sekitar 2,8 kilogram dan masih bisa dilahirkan normal. Pasien dipulangkan dan diarahkan bersalin di Puskesmas Bahomotefe.
Dua minggu kemudian, saat ketuban pecah pukul 02.00 WITA, keluarga meminta tindakan caesar, tetapi permintaan tidak segera ditindaklanjuti.
Pasien menunggu lebih dari delapan jam. Ketika waktu tindakan tiba, kepala bayi sudah berada di pintu lahir sehingga persalinan terpaksa dilakukan secara normal.
Bayi lahir dalam kondisi meninggal, sementara sang ibu mengalami luka serius dan trauma.
Hingga kini keluarga mengaku belum menerima penjelasan ataupun pertanggungjawaban dari kedua fasilitas kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, MDM menilai peristiwa ini sebagai indikasi kuat adanya kelalaian dalam prosedur penanganan ibu hamil risiko tinggi.
“Ini bukan sekadar kesalahan prosedur, ini tragedi kemanusiaan. DPRD tidak bisa tinggal diam. Kami mendesak audit medis menyeluruh serta RDP dengan seluruh pihak terkait,” tegasnya.
Ia juga meminta Dinas Kesehatan Morowali turun langsung melakukan investigasi dan mempublikasikan alur penanganan pasien secara transparan.
“Fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan cepat bagi ibu risiko tinggi. Keterlambatan tindakan medis seperti ini tidak dapat ditoleransi,” ujarnya.
MDM memastikan Fraksi Demokrat akan mengawal kasus ini hingga tuntas agar kejadian serupa tidak kembali terulang di Morowali. Masyarakat kini menantikan langkah konkret dari pemerintah daerah dan manajemen kedua fasilitas kesehatan tersebut.(pal)
