MOROWALI, Brita.id — Anggota DPRD Morowali dari Fraksi NasDem, Yopi Sabara, menyoroti tingginya anggaran kesehatan Kabupaten Morowali yang dinilai belum sebanding dengan kualitas pelayanan, usai kasus kematian bayi dari seorang ibu bernama Ramdana di Puskesmas Bahomotefe.
Kematian bayi tersebut memicu dugaan terjadinya kelalaian medis dan mendapat perhatian serius dari DPRD.
Dalam kunjungan menjenguk Ramdana di RSUD Morowali, Senin (24/11/24), Yopi menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Morowali telah mengalokasikan anggaran besar untuk sektor kesehatan.
“Anggaran yang digelontorkan Pemda sangat tinggi. Dengan anggaran sebesar itu, RSUD dan puskesmas seharusnya mampu memberikan pelayanan maksimal,” ujarnya.
Ramdana (24), ibu dengan kehamilan berisiko tinggi, diketahui telah menjalani pemeriksaan USG sebanyak dua kali.
Baik dr. Hendra (Sp.OG) maupun dr. Ani (dokter umum) menyimpulkan bahwa ukuran janin besar dan membutuhkan tindakan operasi caesar.
Namun saat dirujuk ke RS Bungku, dokter spesialis yang bertugas menyatakan taksiran berat janin hanya 2,8 kilogram, sehingga persalinan normal masih memungkinkan.
Ramdana kemudian dipulangkan dan diarahkan untuk bersalin di Puskesmas Bahomotefe.
Dua minggu setelah rujukan tersebut, ketuban Ramdana pecah pada pukul 02.00 WITA.
Keluarga meminta tindakan caesar, namun permintaan itu tidak langsung ditindaklanjuti. Ramdana menunggu lebih dari delapan jam tanpa tindakan medis signifikan.
Saat proses akhirnya akan dilakukan, kondisi sudah terlambat. Kepala bayi telah berada di pintu lahir, sehingga persalinan normal tidak bisa dicegah.
Setelah perjuangan hampir tiga jam, bayi lahir dalam kondisi meninggal dunia, sementara Ramdana mengalami luka serius dan trauma mendalam.
Yopi Sabara menegaskan bahwa DPRD Morowali akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta klarifikasi dari seluruh pihak terkait, termasuk Puskesmas Bahomotefe, RS Bungku, dan Dinas Kesehatan.
“Kami akan minta penjelasan komprehensif. Jika ada penyalahgunaan SOP, harus ada pihak yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan mendalami dugaan kelalaian pelayanan kesehatan. Bila terbukti, penegakan hukum harus tetap berjalan.
“Ada korban, berarti harus ada yang bertanggung jawab. Kita tunggu rekomendasi hasil RDP,” tutup Yopi.(pal)
