MOROWALI,Brita.id- Sekretris Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indoensia (HIPMI) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Jumadin Tararopo berharap pimpinan TNI dan Polri segera menindak anggotanya jika terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, khususnya di wilayah industri pertambangan Morowali.
Hal tersebut dianggap dapat merusak iklim invetasi yang selama ini dibangun di wilayah itu.
Dimana kata Jumardin yang akrab disapa Adi, profesionalisme aparat keamanan dalam mengawal keseimbangan Iklim investasi di Morowali sangat dibutuhkan.
Sebab jaminan keamanan menjadi faktor penting dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di suatu wilayah.
“Jika ada aparat keamanan ikut menjalankan bisnis yang berkaitan dengan pertambangan itu bahaya, apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan beraroma intimidasi terhadap lawan bisnisnya, kita berharap praktik seperti itu tidak terjadi di Morowali,” kata pria yang akrab disapa Adi itu, Kamis (3/2/2020).
Lebih jauh Adi menyampaikan, sesuai data yang dikeluarkan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun 2020, Pemerintah menetapkan Morowali sebagai produsen Nikel terbesar di Indonesia.
Hal itu diharapkan dapat diikuti aturan ketat yang dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
“Ada peluang bagi pengusaha lokal, memanfaatkan iklim investasi untuk maju dan mengembangkan usaha,” tuturnya.(**/redaksi)
