MOROWALI, Brita.id – Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Morowali, Ashar Ma’aruf, menegaskan bahwa reformasi birokrasi di sektor kesehatan selama sepuluh tahun terakhir telah berjalan efektif dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan dasar.
Menurut Ashar, reformasi tersebut memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga rumah sakit sebagai fasilitas rujukan.
“Kami berupaya mempercepat pelayanan dengan menempatkan tenaga kesehatan di setiap desa,” ujarnya, Sabtu (10/5/2025).
Menanggapi keberadaan Puskesmas Fonuasingko yang berdekatan dengan rumah sakit, Ashar menilai hal itu bukan persoalan. Ia menjelaskan, puskesmas tetap berperan sebagai penyedia layanan kesehatan dasar, sedangkan rumah sakit melayani kasus rujukan. Pembangunan Puskesmas Fonuasingko didorong oleh luasnya cakupan wilayah Puskesmas Bungku yang melayani 19 desa dan 6 kelurahan.
“Kami ingin mendekatkan akses layanan ke masyarakat. Langkah serupa juga dilakukan di Kecamatan Bungku Selatan dengan pembangunan Puskesmas Pulau Umbele, meski sudah ada Puskesmas Kaleroang yang dekat dengan RS Paku,” jelasnya.
Ashar berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia, seiring perubahan paradigma dari penanganan penyakit ke upaya pencegahan.
“Kami bangga jika angka sakit menurun. Fokus kami adalah meningkatkan usia harapan hidup, menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta menekan stunting,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program 100 hari kerja Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, dan Wakil Bupati Iriane Iliyas, Dinas Kesehatan juga meluncurkan program inovatif jemput sakit, pulang sehat secara gratis, baik untuk masyarakat di daratan maupun kepulauan.
Program ini menjadi bagian dari misi Iklas Juara bidang kesehatan, sekaligus mendorong seluruh puskesmas di Morowali menuju status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).(pal/jir)
