MOROWALI, Brita.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menggelar Rapat Evaluasi Program Penanggulangan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025, Kamis (11/09/2025).
Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Bappelitbangda, Kompleks Perkantoran Fonuasingko, dan bertujuan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah Morowali.
Rapat tersebut menindaklanjuti Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Morowali, Drs. Yusman Mahbub, M.Si, serta dihadiri oleh Kepala Bappelitbangda, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Morowali, para pimpinan OPD terkait, dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Iriane Iliyas menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Morowali.
Langkah ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Salah satu fokus utama kami adalah pemutakhiran data keluarga miskin ekstrem melalui verifikasi dan validasi data dari seluruh wilayah Morowali. Penanggulangan kemiskinan yang efektif dan berbasis data menjadi prioritas kami untuk mewujudkan target 0 persen kemiskinan ekstrem,” ujar Iriane.
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Morowali berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antarinstansi melalui penyusunan kebijakan berbasis data, termasuk pengembangan Basis Data Kemiskinan By Name By Address (BNBA).
Sistem ini diharapkan dapat memudahkan identifikasi sebaran masyarakat kurang mampu agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Rapat evaluasi tersebut juga menjadi momentum untuk menyatukan langkah dalam menekan angka kemiskinan, mengendalikan inflasi, serta menurunkan stunting di Morowali.
“Kami berharap upaya penanggulangan kemiskinan, inflasi, dan stunting di Morowali dapat berjalan sesuai koridor, lebih terkoordinasi, efektif, dan berbasis data. Semua ini demi mewujudkan masyarakat Morowali yang sejahtera,” tutup Iriane.(**/PAL)
