MOROWALI, Brita.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah (PUPRD) menggelar Forum Group Discussion (FGD) II Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali di Aula Hotel Metro, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Selasa (26/8/2025).
Kegiatan bertema “Fakta dan Analisa” ini dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Rizal Badudin, yang hadir mewakili Bupati Morowali.
Dalam sambutannya, Rizal Badudin menegaskan bahwa revisi RTRW menjadi langkah penting dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan terarah, seimbang, dan berkelanjutan.
Ia menyebut RTRW bukan sekadar dokumen teknis, tetapi acuan kebijakan tata ruang, pedoman investasi, dan pengelolaan sumber daya agar pembangunan tidak menimbulkan konflik ruang.
“Apa yang kita lakukan hari ini adalah hal yang disesuaikan dengan tata aturan yang berlaku dari BPN. Penyesuaian ini merupakan hasil kesepakatan bersama sesuai mekanisme undang-undang, sehingga kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” jelas Rizal di hadapan tim penyusun dari Universitas Tadulako, Muh. Najib, serta Ketua Bapemperda DPRD Morowali, Muslimin Dg Masiga.
Ia berharap, melalui revisi RTRW ini akan terwujud arah pembangunan yang terukur, inklusif, dan berwawasan lingkungan.
Tata ruang Morowali ke depan diharapkan mampu mengakomodasi pertumbuhan investasi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.
Rizal juga mengajak seluruh peserta FGD yang terdiri atas perangkat daerah, instansi teknis, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan masukan konstruktif.
Menurutnya, partisipasi aktif seluruh pihak sangat penting agar hasil revisi RTRW benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Morowali.
FGD II ini menjadi tahapan strategis setelah pelaksanaan FGD pertama yang membahas kerangka dasar revisi RTRW.
Pada forum kali ini, peserta difokuskan pada pembahasan substansi perubahan, sinkronisasi dengan regulasi terbaru, serta integrasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan rencana tata ruang nasional dan provinsi.
Dengan terselenggaranya FGD II ini, Pemkab Morowali menegaskan komitmennya dalam membangun tata ruang wilayah yang adaptif terhadap perkembangan investasi, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.(**/jir)
