MOROWALI,Brita.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) secara daring melalui Zoom Meeting, membahas penentuan dan perencanaan plot area untuk program Integrated City Planning (ICP): Conceptual Design for Selected Areas in 10 Strategic Cities. Salah satu daerah strategis yang masuk dalam program nasional ini adalah Kabupaten Morowali.
Rakorda berlangsung di Aula Kantor Bappelitbangda Kabupaten Morowali, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Senin (23/6/2025).
Kegiatan dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Morowali, Rizal Badudin, yang mewakili Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf.
Dalam sambutannya, Rizal menekankan pentingnya Rakorda sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan kawasan perkotaan yang terencana, inklusif, dan berkelanjutan.
“Melalui Rakorda ini, kita berharap dapat menyamakan persepsi dan menetapkan delineasi pilot area yang tepat, dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, konektivitas wilayah, fungsi ekonomi, dan kondisi geografis,” ujarnya.
Ia juga mendorong perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan masukan berbasis data dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Rakorda ICP Morowali turut dihadiri oleh Direktur Urusan Pemerintahan Daerah II, tim PMS NUDP, perwakilan kementerian teknis, sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Morowali, perwakilan perusahaan, Forum Anak Mesansafa Morowali, serta para tamu undangan lainnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan teknis mengenai kriteria dan pendekatan pemilihan pilot area, pentingnya integrasi data spasial, serta sinergi antar sektor dan pelibatan masyarakat lokal.
Sebagai bentuk komitmen, Rakorda ditutup dengan penandatanganan berita acara dan sesi foto bersama peserta yang hadir secara langsung.
Program Integrated City Planning merupakan inisiatif nasional dalam menjawab tantangan pembangunan kota seperti laju urbanisasi, keterbatasan lahan, kebutuhan infrastruktur, serta tekanan terhadap lingkungan.
Penentuan pilot area menjadi langkah awal dalam pengambilan kebijakan tata ruang dan pembangunan infrastruktur publik ke depan.(**/ipal)
