MOROWALI, Brita.id – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali, Sultana Hadie, menyarankan agar Pelabuhan Bungku di Kelurahan Marsaoleh difokuskan sebagai pelabuhan penumpang dan tidak digunakan untuk kegiatan bongkar muat kontainer. Menurutnya, pembangunan pelabuhan kontainer sebaiknya dilakukan di lokasi terpisah yang lebih tepat secara fungsional dan strategis.
“Kalau saya pribadi, Pelabuhan Bungku seharusnya hanya untuk penumpang. Sementara untuk bongkar muat kontainer, perlu dicari lokasi lain untuk membangun pelabuhan khusus,” tegas Sultana Hadie, Kamis (19/6/2025).
Pernyataan ini disampaikan menyusul kekhawatiran masyarakat Marsaoleh atas potensi dampak sosial dan budaya akibat aktivitas industri yang tidak terkontrol di kawasan tersebut. Lebih lanjut, Sultana menekankan bahwa Kelurahan Marsaoleh seharusnya difungsikan sebagai pusat kebudayaan Bungku, mengingat keberadaan situs-situs bersejarah seperti rumah raja Bungku, masjid tua Bungku, serta Islamic Center.
“Wilayah ini memiliki nilai historis tinggi yang harus dijaga. Aktivitas bongkar muat kontainer dapat mengganggu kelestarian kawasan ini,” ujarnya.
Meski menyadari bahwa keputusan pemisahan fungsi pelabuhan berada dalam kewenangan Kementerian Perhubungan, Sultana meminta pemerintah daerah mulai mengambil langkah inisiatif dengan menyurati kementerian terkait.
“Saya siap berdiri paling depan bersama masyarakat Marsaoleh untuk memperjuangkan aspirasi ini,” tegasnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas Komisi II dan III, Selasa (17/6/2025), guna menindaklanjuti aspirasi warga Kelurahan Marsaoleh, Kecamatan Bungku Tengah, terkait aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Kelas III Bungku yang dinilai meresahkan.
RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Morowali, Herdianto Marsuki, didampingi Wakil Ketua II DPRD, sejumlah anggota dewan lintas komisi, serta menghadirkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Bungku, perwakilan pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat Marsaoleh.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyuarakan berbagai keluhan, terutama terkait dampak lingkungan, gangguan aktivitas warga, serta dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam operasional pelabuhan. Mereka meminta kejelasan dan solusi konkrit dari pemerintah serta DPRD.(ipal)
