PALU,Brita.id – Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Gerakan Pemuda (Wasekjen PP GP) Ansor, Moh. Syarif Latadano, menyatakan dukungannya terhadap program religius dan pendidikan gratis yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2025-2030, Dr. Anwar Hafid, M.Si dan dr. Reny A. Lamadjido.
Syarif menilai kebijakan kewajiban salat berjamaah bagi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan staf, baik di instansi negeri maupun swasta, sebagai langkah progresif dalam membangun karakter religius di lingkungan kerja.
“Ini program yang berani dan luar biasa, sebab melangitkan agenda kerja hingga ke pemilik bumi,” ujar Syarif, Kamis (6/3/2025).
Selain itu, Syarif juga mendukung penuh program pendidikan gratis dan beasiswa Sulteng Nambaso (Anak Miskin Bisa Sekolah) yang digagas Anwar Hafid, mencakup jenjang SMA hingga perguruan tinggi. Menurutnya, pendidikan adalah hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh pemerintah.
“Program pendidikan ini luar biasa. Kita tunggu realisasinya, Pak Gub,” tegasnya.
Namun, ia mengingatkan agar beasiswa benar-benar diberikan kepada yang berhak. Ia menyoroti kasus di mana pejabat menerima beasiswa daerah meskipun berasal dari keluarga mampu, sementara banyak warga miskin masih kesulitan mengakses bantuan pendidikan.
Dukungan serupa disampaikan Ketua Wilayah GP Ansor Sulawesi Tengah, Moh. Riski Lembah. Ia menilai kepemimpinan Anwar Hafid dan Reny Lamadjido membawa harapan baru bagi Sulawesi Tengah untuk keluar dari kemiskinan menuju masyarakat yang lebih terdidik, sehat, dan sejahtera.
“Ansor Sulteng mengapresiasi kepemimpinan H. Anwar Hafid dan Hj. Reny Lamadjido. Semoga mereka bisa membawa perubahan nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ansor Sulteng juga menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan pemerintah dalam berbagai program pembangunan di seluruh kabupaten/kota.
Selain itu, Riski menekankan pentingnya perhatian terhadap isu lingkungan agar kekayaan alam Sulteng dapat dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat.
“Kita sama-sama dukung dan kawal program yang baik bagi masyarakat Sulteng, serta tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang bisa merugikan rakyat,” pungkasnya.(and/jir)
