PALU,Brita id – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mencetuskan kebijakan baru yang berani dengan memerintahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahan untuk menghentikan aktivitas kerja 30 menit sebelum azan berkumandang.
Kebijakan ini, yang disebut-sebut sebagai gebrakan baru dalam pemerintahan daerah di Indonesia, bertujuan memperkuat disiplin, loyalitas, serta etos kerja birokrasi berbasis nilai spiritual.
Langkah ini disertai ultimatum tegas, di mana kepala dinas atau pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mengindahkan perintah tersebut terancam dicopot dari jabatannya.
Menurut Anwar Hafid, kebijakan ini didasarkan pada keyakinan bahwa sholat berjamaah tidak hanya membentuk karakter pribadi ASN, tetapi juga dapat mengikis praktik korupsi serta penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi.
“Presiden Jokowi pun mendukung gagasan ini,” ujar Anwar Hafid.
Sejumlah analis pemerintahan menilai kebijakan ini sebagai bentuk pergeseran paradigma kepemimpinan yang menempatkan nilai-nilai spiritual sebagai pilar utama dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam sejarah kepemimpinan Sulawesi Tengah, belum ada gubernur yang secara eksplisit menerapkan kebijakan serupa, meskipun kualitas keislaman para pendahulu Anwar Hafid tidak diragukan.
Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari kalangan akademisi dan praktisi pemerintahan. Dr. Syarif Makmur, M.Si., Arsiparis Ahli Utama Kementerian Dalam Negeri, menilai bahwa gagasan ini dapat membentuk birokrasi yang lebih berintegritas dan produktif.
“Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh besar terhadap disiplin ASN, mencapai 45%, sedangkan sholat berdampak hingga 67,5% terhadap kinerja,” ujar Syarif.
Anwar Hafid yang juga menjabat sebagai Ketua Masyarakat Cinta Masjid Indonesia (MCMI) Sulteng berharap kebijakan ini dapat menjadi contoh bagi bupati dan wali kota di seluruh Sulawesi Tengah.
Ia meyakini bahwa dengan menjadikan kecerdasan spiritual sebagai landasan utama, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat seiring dengan terbangunnya birokrasi yang bersih, disiplin, dan profesional.
Kebijakan ini menuai beragam respons publik, baik dukungan maupun kritik, terutama karena keberagaman agama di Sulawesi Tengah.
Namun, Anwar Hafid tetap optimistis bahwa langkah ini akan membawa perubahan signifikan bagi tata kelola pemerintahan di daerahnya.(and/jir)
