MOROWALI,Brita.id – Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Identifikasi Kabupaten Potensial untuk Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Morowali dan Morowali Utara, Kamis (19/6/2025). FGD digelar di Aula Hotel Soldadu, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim (BBSPJIHPMM). Tujuan utama FGD adalah mengidentifikasi potensi daerah dalam pengembangan sentra IKM yang terintegrasi dengan kawasan industri nasional seperti IMIP dan IHIP.
Dalam sambutannya, Wabup Iriane menekankan pentingnya peran IKM dalam memperkuat rantai pasok industri besar. Ia menyebut, keberadaan IKM dapat mendukung sektor logistik, makanan dan minuman, kemasan, suku cadang, hingga kebutuhan perumahan dan jasa layanan.
“IKM harus menjadi bagian dari ekosistem industri besar. Kita tidak ingin daerah hanya menjadi lokasi investasi, tetapi juga menjadi penggerak utama industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif,” tegas Iriane.
Ia juga mengajak seluruh peserta untuk memberikan masukan konstruktif, menyampaikan kondisi faktual di lapangan, serta merumuskan langkah strategis yang bisa ditindaklanjuti secara bersama.
FGD ini diikuti berbagai unsur, termasuk Kepala Disperindag Provinsi Sulteng Richard Arnaldo dan Direktur dari Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Satrio Pratomo yang hadir secara daring. Hadir langsung Ketua Komisi II DPRD Morowali Utara, perwakilan BBSPJIHPMM, Kepala Disperindag Morowali Andi Kaharuddin, Kabid Perindustrian Zafitri Zainuddin, moderator FGD Mira Yulianti, serta perwakilan OPD dan pelaku IKM.
Kadis Perindag Sulteng dalam paparannya menyebut, pengembangan sentra IKM merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Ia menekankan pentingnya kolaborasi IKM dengan industri besar melalui kemitraan yang saling menguntungkan.
FGD ini menjadi langkah awal dalam menyusun arah kebijakan pembangunan industri daerah yang partisipatif, terintegrasi, dan berkelanjutan.(pal/jir)
