PALU,Brita.id — Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., resmi membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029, Kamis (07/11/2025), di Ruang Rapat Nagana Bappeda Sulteng.
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan agenda strategis yang membutuhkan sinergi lintas sektor.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menuntaskan persoalan kemiskinan secara tepat sasaran.
“Program penetasan kemiskinan adalah bagian penting dari upaya memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan konsolidasi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah,” ujar Reny.
Wagub meminta para Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota selaku Ketua TKPKD daerah untuk memahami kondisi kemiskinan secara komprehensif, sekaligus memastikan kebijakan yang ditempuh mampu menjawab akar persoalan.
Ia menegaskan bahwa program Berani Sehat dan Berani Cerdas menjadi prioritas karena dua sektor tersebut dinilai sebagai fondasi utama pengurangan kemiskinan.
Penyusunan RPKD 2025–2029 ini merupakan bagian dari implementasi program 9 BERANI Pemerintah Provinsi Sulteng yang sejalan dengan agenda nasional dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tahun ini, Rakor TKPKD mengusung tema:
“Penguatan Kelembagaan TKPKD dan Kolaborasi Multi Pihak dalam Mendorong Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan melalui Transformasi Sosial, Ekonomi, Infrastruktur, dan Tata Kelola di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.”
Tema tersebut menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan hanya dapat dicapai melalui pendekatan terpadu, sistematis, dan berkeadilan, serta melibatkan berbagai pihak.
Berdasarkan data BPS Maret 2025, tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah berada di angka 10,92 persen, atau sekitar 356,19 ribu jiwa. Meski menunjukkan tren menurun, angka ini masih berada di atas rata-rata nasional.
Sementara itu, pada Maret 2024, persentase kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 1,27 persen.
Wagub berharap Rakor menjadi momentum penyamaan langkah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Mari kita bergandengan tangan untuk menetaskan kemiskinan secara maksimal dengan strategi yang jitu,” tegasnya.
Penandatanganan Berita Acara dan Penyelarasan dengan Inpres 8/2025
Pada kesempatan terpisah, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Sulteng, Dr. Irwan, M.Si, menjelaskan bahwa rakor ini merupakan bagian dari penyelarasan program prioritas daerah dan nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Pergub RPKD oleh 13 kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.
Kegiatan ini turut dihadiri Plt. Kepala BPS Sulteng Imron Taufik J. Musa; Kepala Bappeda Sulteng Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, M.T.; perwakilan BPKP; perwakilan Bank Indonesia Sulteng; kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sulteng; serta perwakilan lembaga masyarakat dan mitra pembangunan.(**/jir)
