MOROWALI,Brita.id– DPRD Kabupaten Morowali menggelar Rapat Paripurna dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Morowali, yang dihadiri jajaran pemerintah daerah, forkopimda, tokoh masyarakat, hingga para pemangku kepentingan.
Momentum peringatan hari jadi tersebut dimanfaatkan untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Morowali, Yopi Sabara, menegaskan bahwa usia 26 tahun merupakan fase penguatan pelayanan publik dan konsolidasi pemerintahan yang lebih profesional.
“Usia 26 tahun bagi Morowali bukan lagi usia mencari jati diri. Ini adalah fase untuk mengokohkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan. Masyarakat harus benar-benar merasakan kehadiran negara sampai ke desa–desa,” ujar Yopi Sabara di Gedung DPRD Morowali.
Dalam paripurna tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah memaparkan perkembangan berbagai sektor, termasuk pemerintahan, pendidikan, sosial, dan lingkungan. Yopi Sabara menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan regulasi serta kedisiplinan birokrasi di seluruh tingkatan.
“Kebijakan yang baik tanpa pelaksanaan yang disiplin hanya akan menjadi dokumen di atas kertas. Komisi I mendorong agar setiap perangkat daerah, mulai dari OPD hingga pemerintah kecamatan dan desa, memegang teguh aturan demi pelayanan yang adil dan merata,” tegasnya.
Yopi juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Morowali yang terus berkontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya di wilayah yang menjadi basis pemilihannya.
Sebagai putra daerah, ia menilai masyarakat telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kemajuan Morowali.
Karena itu, menurutnya, pemerintah dan DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan pembangunan kembali dirasakan masyarakat melalui layanan publik yang lebih baik.
Ia menambahkan bahwa HUT ke-26 Morowali harus menjadi momentum memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan warga. Menurut Yopi, kritik dan masukan masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pembenahan pelayanan publik.
“Kami di DPRD, khususnya Komisi I, sangat terbuka terhadap aspirasi. Kritik yang membangun adalah jalan untuk memperbaiki celah pelayanan. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mau mendengar warganya,” katanya.
Menutup rangkaian kegiatan, Yopi Sabara mengajak seluruh pihak memastikan bahwa peringatan HUT tidak berhenti sebagai seremoni tahunan.
“Setelah paripurna selesai, di situlah ujian sebenarnya. Apakah kita mampu menjadikan layanan lebih cepat, tertib, dan manusiawi. Itulah komitmen yang ingin kami bawa dari momentum HUT ke-26 ini,” tutupnya.(pal)
