MOROWALI,Brita.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan Pemkab Morowali, Rabu (29/10/2025).
Kegiatan penandatanganan berlangsung di Aula Kantor Bupati Morowali, dihadiri Bupati Morowali Iksan Baharuddin Abdul Rauf, Wakil Bupati Iriane Iliyas, perwakilan BPKP Sulteng Agus Yulianto beserta rombongan, Inspektur Daerah Ashar Ma’aruf, para pimpinan OPD, camat se-Kabupaten Morowali, serta staf Inspektorat Daerah.
MoU ini menjadi langkah strategis Pemkab Morowali dalam memperkuat sinergi pengawasan, pembinaan, dan pendampingan tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan efisien.
Bupati Morowali Iksan Baharuddin menegaskan bahwa penandatanganan MoU tersebut bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk nyata komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Kesepakatan ini bukan sekadar seremonial, tapi komitmen kita bersama untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Pengawasan dan pendampingan dari BPKP serta Inspektorat sangat penting agar pengelolaan keuangan di setiap OPD benar-benar terkoordinasi dan sesuai aturan,” tegas Bupati Iksan.
Ia juga mengingatkan seluruh pengguna anggaran di lingkup OPD untuk senantiasa berkoordinasi sebelum melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana daerah.
“Saya tidak ingin ada pelaksanaan program tanpa dasar yang jelas. Semua harus memiliki landasan hukum dan administrasi yang kuat. Jangan bekerja dulu baru dilaporkan. Ini demi kebaikan bersama agar keuangan daerah kita sehat dan transparan,” ujarnya.
Selain itu, Bupati Iksan menekankan pentingnya inovasi yang berlandaskan aturan dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan program pembangunan. Ia juga meminta Inspektorat memperketat pengawasan sejak tahap awal pelaksanaan agar potensi penyimpangan dapat dicegah.
Sementara itu, perwakilan BPKP Sulteng Agus Yulianto memberikan apresiasi tinggi atas langkah proaktif Pemkab Morowali yang menjadi pemerintah daerah pertama di Sulawesi Tengah menandatangani MoU penguatan tata kelola pemerintahan dengan BPKP.
“Kabupaten Morowali merupakan pemerintah daerah pertama di Sulawesi Tengah yang menandatangani MoU penguatan tata kelola dengan BPKP. Ini menunjukkan komitmen kuat untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ungkap Agus.
Ia menambahkan, sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah merupakan langkah penting menuju pengelolaan keuangan yang makin terpercaya dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Akuntabilitas bukan sekadar arah, tetapi komitmen untuk melayani negeri. Setiap rupiah yang keluar dari kas negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.
Melalui MoU ini, Pemkab Morowali berharap pendampingan dari BPKP dapat memperkuat pengawasan internal, meningkatkan efektivitas sistem pengendalian, serta memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan tepat sasaran dan sesuai regulasi.(**/pal)
