KENDARI, Brita.id – Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Herdianto Marsuki, menilai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) 2025 menjadi penyegaran penting dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat daerah.
Rakornas PHD 2025 digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8/2025), dengan tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita.” Kegiatan ini dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ketua Umum Kadin Indonesia, dan pejabat kementerian terkait.
Herdianto menyebut, salah satu poin penting yang dibahas adalah regulasi terkait ekonomi kreatif.
“Ada 17 poin penting yang menjadi acuan, dan ini akan menjadi referensi kita dalam penyusunan anggaran agar sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Ia berharap Rakornas ini mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian regulasi, tetapi juga mendukung iklim investasi dan mendorong pembangunan berkelanjutan di daerah, khususnya Morowali.
Rakornas PHD 2025 menjadi forum strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan regulasi demi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus membuka ruang investasi yang lebih luas.(pal)
