MOROWALI, Brita.id – Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) memperkuat kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali dalam penyediaan dan pemanfaatan data untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan.
Penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara TKPKD Kabupaten Morowali dan BPS Kabupaten Morowali yang berlangsung di Aula Kantor Bappelitbangda Morowali, Kamis (17/9/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, dan dihadiri Kepala Bappelitbangda Morowali Hasyim, Kepala BPS Kabupaten Morowali, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta tamu undangan.
Dalam sambutannya, Iriane mengatakan kerja sama dengan BPS menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas data yang digunakan pemerintah daerah dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Menurutnya, proses validasi dan pemutakhiran data di lapangan perlu dilakukan secara berkala agar data yang digunakan pemerintah dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih akurat.
“Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memastikan proses validasi dan pemutakhiran data dilakukan dengan baik. Hasil verifikasi dan pemutakhiran di lapangan selanjutnya dapat diolah oleh BPS sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat,” ujar Iriane.
Ia menegaskan, pemutakhiran data diperlukan untuk mengantisipasi perubahan kondisi penduduk, sehingga kebijakan dan program pemerintah dapat disusun berdasarkan kondisi terkini.
“Dengan adanya kerja sama ini, pemanfaatan data ke depan dapat dilakukan secara lebih terarah, sehingga kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan benar-benar berdasarkan data yang valid dan sesuai kondisi di lapangan,” jelasnya.
Iriane berharap sinergi Pemkab Morowali dan BPS terus diperkuat agar data yang dihasilkan dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Morowali, Hasyim, mengapresiasi kerja sama tersebut. Ia berharap kesepakatan dengan BPS dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan untuk memastikan data yang digunakan pemerintah memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita berharap kerja sama ini dapat berjalan dengan baik dan terus ditindaklanjuti, sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Hasyim menyebut penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu indikator pembangunan daerah. Karena itu, ketersediaan data yang akurat diperlukan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan.
“Daerah dapat dikatakan berhasil apabila angka kemiskinan dapat terus ditekan dan menurun setiap tahunnya. Untuk itu, data yang akurat sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan,” tambahnya.
Penandatanganan MoU tersebut menjadi bentuk komitmen bersama Pemkab Morowali dan BPS dalam mendukung penyediaan, validasi, pemutakhiran, serta pemanfaatan data untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Morowali.(Pal)
