MOROWALI, Brita.id– Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, menyampaikan pendapat akhir terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sekaligus Nota Keuangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Morowali, Selasa (13/7/2026).
Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Morowali itu dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Iriane Iliyas mengatakan persetujuan terhadap enam Ranperda menjadi bukti komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Morowali dan DPRD dalam menghadirkan regulasi yang mampu mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Adapun enam Ranperda yang disampaikan meliputi Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Data Pertanahan Daerah, Pemberian ASI Eksklusif, Pengelolaan Perparkiran, serta Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia.
Selain itu, Wakil Bupati juga menyampaikan pendapat akhir terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Morowali turut menyampaikan Nota Keuangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 yang mengusung tema “Penguatan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif serta Kualitas Layanan Publik.”
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,419 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,412 triliun.
Menutup penyampaiannya, Iriane mengajak seluruh unsur DPRD dan pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dalam pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 agar menghasilkan kebijakan yang efektif, tepat sasaran, dan mampu mendorong pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Morowali.(pal)
