PALU, Brita.id– Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memfasilitasi penyelesaian konflik agraria di kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Sebanyak 18 kepala keluarga (KK) yang terdampak konflik lahan tersebut segera direlokasi dan mendapatkan rumah permanen.
Penyelesaian konflik ditandai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara masyarakat, PT Intim Abadi Persada, dan PT Lembah Palu Nagaya (LPN), di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (9/11/2026).
Penandatanganan kesepakatan itu turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Eva Bande, serta sejumlah unsur pemerintah dan pihak terkait.
Dalam kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab membangun 18 unit rumah permanen tipe 36 bagi warga penerima manfaat. Pemerintah juga akan menyediakan instalasi dan jaringan air bersih serta listrik.
Sementara itu, PT Lembah Palu Nagaya dan PT Intim Abadi Persada berkomitmen menyediakan lahan relokasi seluas dua hektare di Kelurahan Tondo, di luar area jalan dan fasilitas sosial.
Setiap keluarga akan memperoleh bidang tanah berukuran 7 x 16 meter dengan status sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Lahan yang disiapkan juga harus dalam kondisi clear and clean atau bebas dari persoalan dan sengketa dengan pihak lain.
Pengukuran dan pemetaan lahan akan dilakukan oleh BPN Kota Palu. Adapun pemasangan batas bidang tanah dan penerbitan peta bidang menjadi tanggung jawab perusahaan dengan batas waktu paling lambat 10 November 2026.
Proses pemindahan warga dijadwalkan berlangsung secara bertahap mulai Februari 2027 hingga paling lambat 13 April 2027. Perusahaan juga berkewajiban memfasilitasi pemindahan barang-barang milik warga.
Gubernur Anwar Hafid mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan langkah penting dalam menyelesaikan konflik agraria dengan mengedepankan pendekatan humanis, sekaligus melindungi hak masyarakat dan menjaga keberlangsungan usaha perusahaan.
“Intinya bagaimana semua bisa berjalan. Perusahaan bisa berjalan, rakyat juga bisa terlindungi. Kesepakatan ini menjadi fondasi utama untuk menyelesaikan persoalan sampai tuntas. Ini bukan akhir, tetapi awal dari pelaksanaan tanggung jawab bersama,” kata Anwar.
Ia menegaskan, pemerintah harus hadir menyelesaikan persoalan masyarakat, termasuk masalah yang telah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya.
Menurutnya, setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus dikawal hingga tuntas, meskipun tidak seluruhnya berada dalam kewenangan langsung gubernur.
Anwar juga meminta Pemerintah Kota Palu ikut mengambil bagian dalam penyediaan fasilitas pendukung di lokasi relokasi, terutama pembangunan jalan lingkungan dan drainase.
Ia mengapresiasi Satgas PKA, Pemerintah Kota Palu, BPN, DPRD, Kadin, pihak perusahaan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses mediasi hingga tercapainya kesepakatan.
Anwar berharap seluruh pihak konsisten melaksanakan setiap poin kesepakatan agar 18 keluarga terdampak segera memperoleh kepastian tempat tinggal.
“Mulai sekarang masyarakat tidak perlu lagi dihantui ketidakpastian. Tetapi saya tegaskan, kesepakatan ini harus dilaksanakan. Jangan berhenti hanya pada penandatanganan,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan warga LIK Tondo menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Anwar Hafid, Wakil Gubernur Reny Lamadjido, dan seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan persoalan lahan dan tempat tinggal mereka.
Warga berharap pembangunan rumah dan penyediaan lahan relokasi segera direalisasikan sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan tanpa dibayangi ketidakpastian.(jir)
