MOROWALI, Brita.id– Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Herdianto Marsuki, SE, menghadiri Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Morowali yang membahas sejumlah isu strategis daerah, mulai dari keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) hingga persoalan kawasan industri.
Rapat digelar di Aula Kantor Bupati Morowali, Kamis (1/10/2026), dan dihadiri Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas, Kapolres Morowali AKBP Reza Khomeni, S.I.K., Kasdim 1311 Morowali Mayor Inf Muhar, Kaban Kesbangpol Muh. Rizal Baduddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Morowali Marwia, Kepala BNN Kabupaten Morowali Ricky Lesmana, Komandan Pos TNI AL Morowali Kapten Laut (P) Sudjito, Kajari Morowali Nurdin, S.H., M.H., serta jajaran Forkopimda lainnya.
Dalam rapat tersebut, Herdianto Marsuki menyampaikan sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dan Forkopimda.
Salah satunya terkait perkembangan pembentukan Pengadilan Negeri Morowali yang telah mendapat persetujuan dan direncanakan diresmikan secara simbolis pada 5 Oktober 2026.
Namun, operasional Pengadilan Negeri Morowali masih menunggu dukungan anggaran melalui perubahan anggaran daerah.
Herdianto juga mendorong Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Morowali untuk menelusuri regulasi terkait potensi penerimaan daerah dari aktivitas pelayaran kapal yang berdampak terhadap kondisi jalan dan lingkungan.
Sementara itu, Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas mengatakan, rapat Forkopimda menjadi momentum memperkuat koordinasi antarpimpinan daerah dalam menyamakan persepsi dan melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas maupun konflik sosial.
“Tujuannya adalah menyamakan persepsi, memperkuat sinergi dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas, konflik sosial serta berbagai permasalahan daerah lainnya,” ujar Iriane.
Kapolres Morowali AKBP Reza Khomeni menyampaikan bahwa situasi kamtibmas di Morowali secara umum masih kondusif. Meski demikian, kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menjadi salah satu perhatian, khususnya terkait parkir liar di sekitar kawasan perusahaan.
Parkir liar dinilai berpotensi menimbulkan kemacetan dan pungutan liar. Karena itu, diusulkan penyediaan kantong parkir resmi di dalam kawasan perusahaan.
Kapolres juga menyampaikan kembali mencuatnya persoalan debu batubara dari PLTU IMIP yang berpotensi memicu aksi masyarakat. Selain itu, perhatian juga diberikan terhadap kasus judi daring dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
Kepala BNN Kabupaten Morowali Ricky Lesmana mengatakan, peredaran gelap narkotika jenis sabu masih menjadi perhatian, terutama karena menyasar pekerja industri dan generasi muda.
Menurutnya, pencegahan perlu dilakukan secara terpadu melalui penguatan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan perusahaan maupun satuan pendidikan.
Dalam rapat tersebut, Kasdim 1311 Morowali Mayor Inf Muhar turut menyampaikan perkembangan rencana Festival dan Mujizat PGPI Morowali yang disebut menimbulkan keresahan sebagian tokoh agama dan masyarakat.
Ia mengusulkan agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terbatas di lingkungan gereja bagi jemaat untuk mengantisipasi potensi gesekan. Sementara keputusan terkait izin keramaian masih menunggu pihak kepolisian.
Komandan Pos TNI AL Morowali Kapten Laut (P) Sudjito melaporkan tingginya aktivitas lalu lintas laut dengan estimasi 700–800 kapal induk dan sekitar 600 tongkang setiap bulan.
Di tengah keterbatasan personel, sebanyak 30 personel Satgas dari Surabaya telah diperbantukan untuk mendukung pengamanan pelabuhan terpadu bersama unsur TNI AL, Polri, KUPP, Bea Cukai, Karantina dan Kejaksaan.
Ia juga menyoroti praktik bom ikan serta kerusakan terumbu karang dan mangrove yang membutuhkan penguatan regulasi dan operasi gabungan bersama Polair.
Kajari Morowali Nurdin menyampaikan dukungan aspek hukum terhadap penataan parkir di kawasan perusahaan sesuai ketentuan retribusi. Ia juga menjelaskan bahwa mediasi terkait ganti rugi dampak debu batubara belum mencapai kesepakatan.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali Marwia melaporkan kondisi kerukunan umat beragama secara umum tetap kondusif. Deteksi dini terhadap radikalisme juga dilakukan melalui penyuluh lintas agama.
Dari rapat tersebut, Forkopimda Morowali sepakat memperkuat komunikasi dan koordinasi antarpimpinan untuk menjaga kondusivitas daerah.
Sejumlah rekomendasi turut disepakati, di antaranya tindak lanjut mediasi persoalan debu batubara, kajian regulasi parkir kawasan industri, tarif ojek daring dan retribusi kepelabuhanan melalui koordinasi dengan kementerian terkait.
Selain itu, dibahas penguatan personel dan rencana pembangunan Pangkalan TNI AL, operasi pemberantasan bom ikan dan perlindungan ekosistem laut, serta penguatan sinergi pemberantasan judi daring dan narkotika melalui BNN Kabupaten Morowali, Polres Morowali dan pembinaan ASN.(pal)
