PALU, Brita.id– PT Citra Palu Mineral (CPM) menggelar konsultasi publik dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di Hotel Aston Palu, 24–25 September 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan mandat Kepmen ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018. Konsultasi publik digelar untuk membuka ruang dialog antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat dalam menghimpun masukan terkait penyusunan dokumen RIPPM.
PT CPM menyatakan, masukan yang dihimpun dalam forum tersebut akan digunakan untuk menyesuaikan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Superintendent PPM-CSR PT CPM, Rahyunita Handayani, mengatakan masukan dari masyarakat dan pemerintah daerah akan diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kota Palu, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, serta Blueprint PPM Sulawesi Tengah.
Menurutnya, PT CPM telah menyusun pemetaan program awal. Namun, konsultasi publik diperlukan untuk menjaring persoalan dan kebutuhan yang belum terpetakan.
“Masukan dari perwakilan kelurahan dan tokoh warga sangat penting agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat lingkar tambang,” ujar Rahyunita.
Sekretaris Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan program, khususnya kondisi lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Ia menyebut kualitas air, kondisi alam, serta upaya mitigasi bencana perlu menjadi perhatian bersama dalam penyusunan program pemberdayaan masyarakat.
Irmayanti juga berharap program yang dijalankan PT CPM dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang, termasuk mendorong peningkatan perekonomian dan membuka peluang kerja bagi masyarakat.
“Manfaatnya tidak dirasakan hanya untuk saat ini, tapi ada kemanfaatannya dirasakan dalam jangka waktu yang panjang,” kata Irmayanti.
Sementara itu, Camat Mantikulore, Risdianto, mengajak lurah, kepala puskesmas dan tokoh masyarakat yang hadir untuk bersama-sama memetakan persoalan di masing-masing kelurahan.
Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakter dan persoalan yang berbeda sehingga dibutuhkan masukan secara spesifik untuk memperbaiki dan mempertajam program pemberdayaan yang dirancang PT CPM.
“Masukan dan saran yang harus diperbaiki oleh pihak CPM dalam menyusun dokumen rencana pengembangan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Seluruh masukan dan aspirasi yang dihimpun selama dua hari konsultasi publik tersebut akan menjadi bahan evaluasi PT CPM dalam menyelaraskan dokumen RIPPM dengan kondisi lapangan serta arah pembangunan daerah Kota Palu.(jir)
