MOROWALI, Brita.id– Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Morowali, Yusman Mahbub, menyampaikan pendapat Bupati Morowali atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Morowali, Senin (19/10/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Morowali tersebut juga membahas penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Morowali Tahun 2027.
Yusman Mahbub hadir mewakili Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf. Rapat dipimpin Ketua DPRD Morowali Herdianto Marzuki, S.E., didampingi Wakil Ketua II Sultanah Hadie, serta dihadiri 17 anggota DPRD.
Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), staf ahli dan asisten Setkab Morowali, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat eselon III dan IV, serta insan pers.
Dalam penyampaiannya, Yusman mengapresiasi pandangan, saran, dan masukan konstruktif dari seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, berbagai catatan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dan bahan penyempurnaan RAPBD 2027 dalam tahapan pembahasan berikutnya.
Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Morowali menegaskan, kenaikan target PAD 2027 disusun berdasarkan potensi dan data riil, antara lain dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tenaga listrik, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), retribusi pemanfaatan aset daerah, serta dividen.
Optimalisasi PAD akan dilakukan melalui rekonsiliasi data, pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), pemanfaatan peta pajak, dan perbaikan sistem pendataan.
Pemda juga menjelaskan penurunan belanja daerah dalam RAPBD 2027 dibandingkan Perubahan APBD 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi adanya target penerimaan pembiayaan pada 2026, sementara untuk 2027 belum terdapat data riil penerimaan pembiayaan.
Terkait persoalan ganti rugi lahan, pemerintah daerah menyampaikan perkembangan sejumlah kegiatan. Untuk pembangunan Sport Center Mendui, OPD teknis diminta mempercepat penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) baru.
Sementara itu, pembangunan jalan melalui program TMMD di Desa Bente telah rampung secara fisik. Namun, proses pembayaran ganti rugi lahan masih membutuhkan kepastian hukum. Pemda telah berkonsultasi dengan Kejaksaan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) untuk memperoleh pendapat hukum atau legal opinion.
Adapun pembebasan lahan jalan penunjang Bandara Maleo di Desa Umbele, dari lima pemilik lahan, dua di antaranya telah menyepakati harga hasil penilaian (appraisal), sedangkan tiga lainnya masih belum sepakat. Pemerintah daerah mengedepankan pendekatan persuasif dan memastikan alokasi anggaran dikonkretkan setelah status hukum lahan dinyatakan jelas.
Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat, Pemda juga menyatakan akan mengoptimalkan PAD dari sektor industri, pertambangan, pariwisata, perikanan, dan pertanian. Langkah tersebut mencakup pemetaan potensi, intensifikasi pajak dan retribusi, digitalisasi pembayaran, optimalisasi peran perusahaan, peningkatan kinerja BUMD, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta memastikan seluruh pendapatan masuk ke kas daerah.
Pemerintah daerah turut menyoroti potensi kekeringan akibat fenomena El Nino, khususnya di Kecamatan Bumi Raya dan Witaponda. Dinas Pertanian telah menginstruksikan petugas penyuluh untuk mendata titik-titik rawan kekeringan di setiap desa.
Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar pengusulan pengadaan pompa air pada TA 2027 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kesiapan sumber air, dan jaringan irigasi.
Sementara itu, terhadap masukan Fraksi Golkar, Pemda mengakui adanya kekeliruan penulisan dalam Nota Keuangan RAPBD 2027. Kesalahan tersebut disebut bersifat administratif dan akan segera dikoreksi serta disempurnakan.
Menjawab pandangan Fraksi Gerindra, pemerintah daerah menegaskan penyusunan postur RAPBD 2027 telah melalui tahapan perencanaan, mulai dari RKPD yang memuat hasil Musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD, penyelarasan dengan RPJMD, hingga verifikasi RKA OPD.
Kualitas belanja daerah juga diarahkan untuk meningkatkan indikator pembangunan, terutama sektor pendidikan dan kesehatan, seperti rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, indeks literasi, usia harapan hidup, prevalensi stunting, serta angka kematian ibu dan anak.
Selain itu, Pemda berkomitmen mendorong diversifikasi ekonomi guna mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan melalui penguatan pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata berkelanjutan, hilirisasi sektor unggulan, dan pemberdayaan koperasi.
Menanggapi Fraksi Perindo, Pemda menyatakan sependapat dengan tema pembangunan 2027, yakni “Penguatan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif serta Kualitas Layanan Publik”.
Tema tersebut akan diterjemahkan ke dalam program prioritas dengan mengutamakan belanja pelayanan publik dibandingkan belanja aparatur. Aspirasi masyarakat melalui Musrenbang dan reses DPRD juga akan menjadi bahan pertimbangan, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal dan skala prioritas pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah dan DPRD Morowali juga menyepakati penetapan Propemperda Tahun 2027 sebagai pedoman pembentukan peraturan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan prioritas pembangunan daerah.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Morowali, dilanjutkan dengan foto bersama.(pal)
