MOROWALI,Brita.id– Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas menekankan pentingnya data yang akurat dan mutakhir dalam upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Morowali.
Hal tersebut disampaikan Iriane saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam rangka persiapan validasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Aula Bappelitbangda Morowali, Senin (14/9/2026).
Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih tepat sasaran, terpadu dan efektif sesuai kondisi masyarakat.
Dalam sambutannya, Iriane meminta seluruh perangkat daerah terkait memperkuat kolaborasi dalam proses validasi dan pemutakhiran data. Menurutnya, program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan harus didukung data yang valid serta diperbarui secara berkala.
“Setiap dua bulan masing-masing dinas turun ke desa dan berkolaborasi. Kita harus bersama-sama bekerja agar angka kemiskinan di Morowali terus menurun,” ujar Iriane.
Ia juga meminta perangkat daerah melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dengan turun langsung ke desa. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui kondisi masyarakat sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar diterima oleh kelompok sasaran.
Iriane menyoroti pemanfaatan data berdasarkan desil sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Dengan data yang valid, intervensi pemerintah dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Menurut Iriane, Morowali memiliki potensi sumber daya alam yang besar sehingga harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Potensi yang kita miliki harus mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan,” katanya.
Iriane juga meminta perangkat daerah aktif mendampingi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses pendataan di lapangan. Ia menilai dukungan pemerintah daerah diperlukan agar proses pengumpulan dan pemutakhiran data berjalan optimal, dengan tetap menghormati independensi statistik.
Selain persoalan kemiskinan, Iriane mengingatkan pentingnya pengendalian inflasi. Karena itu, koordinasi lintas perangkat daerah perlu terus diperkuat untuk menangani berbagai persoalan sosial ekonomi di Morowali.
Ia berharap pemutakhiran data dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara berkala. Salah satunya melalui rapat evaluasi setiap tiga bulan dengan mengumpulkan data dari seluruh perangkat daerah terkait.
“Angka kemiskinan Morowali saat ini 10,38 persen. Kita berharap dengan upaya bersama angka tersebut dapat terus kita turunkan,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Iriane meminta seluruh perangkat daerah menyiapkan data sesuai tugas dan kewenangannya. Ketersediaan data yang lengkap dan akurat, kata dia, menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan kebijakan dan program pemerintah agar lebih tepat sasaran.
“Semua dinas terkait minimal harus memiliki data yang perlu disiapkan. Ini penting agar kita dapat bekerja secara maksimal dan bersama-sama mewujudkan Morowali dengan angka kemiskinan yang semakin menurun,” pungkasnya.(pal)
