MOROWALI, Brita.id– Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, membuka Sosialisasi Sistem Layanan Administrasi Pengajuan Produk Hukum Daerah Terintegrasi (E-PHD) di Aula Kantor Bupati Morowali, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan tersebut digelar untuk mempercepat digitalisasi administrasi pengajuan produk hukum daerah sekaligus meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali.
Sosialisasi ini dihadiri Kepala Bagian Hukum Setkab Morowali, Musri Yuyun Ningsih, Kepala Bagian Perundang-undangan Kabupaten/Kota, Esti Nuriani, selaku narasumber, tenaga IT Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah, serta para kepala perangkat daerah dan sekretaris dinas lingkup Pemkab Morowali.
Dalam sambutannya, Iriane menyampaikan bahwa penerapan sistem E-PHD merupakan langkah penting untuk memperbaiki tata kelola administrasi pengajuan produk hukum daerah agar lebih tertib, efektif, dan terintegrasi.
Menurutnya, produk hukum daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus memiliki landasan hukum yang jelas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Produk hukum daerah memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Setiap kebijakan harus memiliki landasan hukum yang jelas dan sesuai peraturan perundang-undangan. Karena itu proses pengajuan harus tertib, terintegrasi, dan terkoordinasi dengan baik,” ujarnya.
Iriane menegaskan, digitalisasi melalui E-PHD tidak sekadar mengalihkan proses administrasi manual ke sistem elektronik, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya kerja yang disiplin, profesional, terukur, dan berorientasi pada hasil.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan sistem tersebut secara optimal sehingga proses pengajuan produk hukum daerah menjadi lebih mudah, cepat, serta dapat dipantau dan dikoordinasikan dengan baik.
“Melalui sistem E-PHD ini, kita berharap proses administrasi pengajuan produk hukum daerah dapat berjalan lebih mudah, cepat, terpantau, dan terkoordinasi dengan baik,” tegasnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi teknis penerapan E-PHD oleh Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah, serta sesi diskusi bersama peserta guna memperkuat pemahaman mengenai mekanisme penggunaan sistem tersebut.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Morowali mendorong percepatan transformasi digital dalam pengelolaan produk hukum daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.(pal)
