MOROWALI,Brita.id– Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Morowali menggelar rapat persiapan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (EKPD) Tahun 2026.
Dalam rapat tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera melengkapi dokumen pendukung sebagai syarat penilaian.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat Diskominfo-SP Morowali, Selasa (14/7/2026), merupakan tindak lanjut atas Surat Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Nomor B/1172/PD.02/2026 tanggal 19 Juni 2026 tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026.
Kepala Dinas Diskominfo-SP Morowali yang diwakili Kepala Bidang E-Government, Adnan, mengatakan pelaksanaan evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung target pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Sebagai dasar pelaksanaan evaluasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital. Melalui evaluasi ini diharapkan seluruh pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan digital secara terukur dan berkelanjutan,” ujar Adnan.
Ia menjelaskan, Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital bertujuan mengidentifikasi capaian implementasi pemerintahan digital di setiap instansi, mengetahui berbagai kesenjangan yang masih ada, serta menyusun rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan pemerintahan berbasis digital.
Selain itu, evaluasi juga menjadi instrumen untuk memperkuat koordinasi, pembinaan, dan sinergi antarperangkat daerah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dalam arahannya, Adnan menegaskan pentingnya kesiapan dokumen pendukung dari masing-masing OPD. Menurutnya, seluruh indikator penilaian harus didukung dokumen yang telah tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah agar proses verifikasi berjalan optimal.
“Kami berharap seluruh OPD dapat menyiapkan dokumen pendukung sejak dini. Dokumen yang disampaikan harus sesuai dengan indikator penilaian dan mencerminkan implementasi yang telah dilaksanakan. Semakin lengkap dan sesuai dokumen yang dimiliki, maka akan semakin baik pula hasil evaluasi yang diperoleh,” katanya.
Adnan juga mengingatkan bahwa sistem penilaian EKPD Tahun 2026 telah terintegrasi secara digital.
Seluruh data dan dokumen yang diunggah akan diverifikasi langsung melalui sistem, sehingga dokumen strategis seperti proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, serta dokumen pendukung lainnya harus dipastikan tersedia dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Melalui rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Morowali berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat komitmen dalam memenuhi seluruh indikator Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital 2026 sehingga mampu meningkatkan nilai EKPD Kabupaten Morowali.
Rapat dihadiri Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setdakab Morowali Kary Marunduh, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Fawakihah, perwakilan Bappelitbangda Morowali, Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Data Diskominfo-SP Maryam Laounu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo-SP Muh. Taufik Akbar, serta perwakilan OPD terkait.(pal)
