MOROWALI, Brita.id– Pemerintah Kabupaten Morowali memperkuat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta meningkatkan komitmen serta memastikan program pembangunan responsif terhadap kebutuhan laki-laki, perempuan, dan penyandang disabilitas.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengarusutamaan Gender (PUG) yang digelar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Jumat (23/10/2026).
Rakor berlangsung di Aula Bappelitbangda, Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah. Agenda utama membahas evaluasi pelaksanaan Anggaran Responsif Gender (ARG) Tahun Anggaran 2026 sekaligus persiapan penyusunan Gender Budget Statement (GBS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun Anggaran 2027.
Sekretaris Bappelitbangda Morowali, Muh. Rais Lamusa, dalam arahannya menegaskan bahwa ARG bukan berarti mengalokasikan anggaran dengan memprioritaskan perempuan, melainkan memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat dan kesempatan yang adil bagi laki-laki maupun perempuan.
Menurutnya, dokumen pendukung pelaksanaan PUG sebenarnya telah tersedia. Namun, diperlukan komitmen setiap OPD untuk melengkapi dan menginput data sesuai tanggung jawab masing-masing.
“Dokumen PUG sebenarnya sudah ada, tinggal bagaimana komitmen kita di masing-masing OPD sebagai penanggung jawab untuk melakukan penginputan data. Keberhasilan program ini bukan hanya keberhasilan Bappeda atau Dinas Pemberdayaan Perempuan, tetapi keberhasilan kita bersama,” tegasnya.
Ia berharap seluruh OPD lebih responsif dalam melengkapi data yang dibutuhkan sehingga pelaksanaan PUG dapat berjalan optimal dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Sementara itu, perwakilan Inspektorat Kabupaten Morowali mengingatkan agar penyusunan Gender Budget Statement (GBS) dan Gender Analysis Budgeting (GAB) tidak sekadar menjadi formalitas administrasi.
Berdasarkan data terakhir, baru enam OPD yang menyusun GAB dan 12 OPD yang telah memiliki focal point PUG. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian seluruh perangkat daerah agar pelaksanaan PUG dapat berjalan lebih maksimal.
Ia juga menekankan bahwa penerapan pembangunan responsif gender harus terlihat dalam implementasi program di lapangan, termasuk pembangunan infrastruktur yang memperhatikan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.
“Jangan hanya GAB-nya kita sudah buat, kemudian evaluasinya tidak. Responsif gender ini bukan berarti hanya perempuan, tapi fungsi. Fungsi laki-laki, perempuan, dan disabilitas harus diperhatikan, termasuk pembangunan fisik yang ramah bagi semua,” ungkapnya.
Dalam rakor tersebut, sejumlah kesepakatan turut ditetapkan. Pertama, pelaksanaan desk Anggaran Responsif Gender (ARG) dengan jadwal tentatif sebelum evaluasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Sulawesi Tengah.
Kedua, seluruh OPD berkomitmen melengkapi dokumen ARG Tahun 2026 paling lambat minggu kedua November 2026. Ketiga, pembentukan focal point PUG di masing-masing OPD ditargetkan rampung paling lambat minggu pertama November 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan pejabat fungsional dari OPD teknis terkait. Melalui rakor ini, Pemkab Morowali berharap pengarusutamaan gender tidak berhenti pada pemenuhan dokumen, tetapi benar-benar diterapkan dalam setiap tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah.(pal)
