MOROWALI,Brita.id– Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) menggelar Rapat Kordinasi Pengurus BUMDes dan BUMDesa bersama Kabupaten Morowali, Senin (24/01/22), di Gedung Serbaguna Matano.
Rapat kordinasi dengan tema ‘Menuju Kemandirian Ekonomi Desa Guna Mewujudkan Morowali Sejahtera Bersama’ itu dibuka secara resmi oleh Bupati Morowai Drs Taslim.
Rapat itu juga dihadiri oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Provinsi Sulawesi Tengah, Pengurus Bumdes se Kabupaten Morowali.
Kepala DPMDP3A Morowali, Drs. H. Abdul Wahid Hasan, M.Pd., dalam laporannya, menerangkan, tujuan dilakukannya rapat kordinasi itu guna menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman tentang Pengelolaan Dana BUMDes.
“BUMDes sebagai Lembaga Ekonomi Desa, perlu memahami dan menyamakan persepsi dalam pengelolaan modal Rp200 juta per desa, sehingga terwujud pemahaman dan pengelolaan dana tersebut lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Morowali, Taslim, dalam Pembukaan Rapat Kordinasi itu, menegaskan, BUMDes memiliki peran yang sangat besar, sehingga diharapakan pemahaman dan direalisasikan dengan baik.
“Diadakannya Rapat Kordinasi ini agar komunikasi kita lancar, diberikan pemahaman agar direalisasikan dengan baik,” katanya.
Meskipun, kata dia, sejauh ini belum maksimal, tetapi diadakan pembimbingan secara berkelanjutan, agar program ini tercapai sesuai tujuannya dan tetap menjaga Integritas Pengurus BUMDes serta tidak menyalahgunakan wewenang.
Dalam meningkatkan Pelayanan BUMDes, lebih jauh Taslim menguraikan, Program Unggulan Rp200 juta per desa, bukanlah hal baru, tetapi Program ini dibentuk secara matang, sehingga visi ‘Sejahtera Bersama’ dapat tercapai, salah satunya melalui BUMDes.
“Tanggung Jawab sebagian besar ada di pundak Pengurus BUMDes, dan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada pengurus BUMDes,” katanya.
Ia mengatakan, membangun sebuah usaha perlu modal melihat yang terjadi di lapangan. Masyarakat banyak ingin membuka usaha, tetapi sulit untuk mendapatkan modal, sehingga Pemda mengupayakan dan menyediakan modal Rp200 juta per desa.
“Ini agar diolah lebih baik, untuk meningkatkan ekonomi desa, dan menghidupkan usaha masyarakat yang mandiri,” harap Taslim.
Taslim mengungkapkan, hadirnya Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), akan menyampaikan fasilitas apa saja yang dapat diberikan dan bagaimana prosedurnya untuk mempermudah masyarakat kedepannya. (komminfo/jir)
