PALU,Brita.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk tetap membayarkan honor tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah pada tahun 2026.
Saat ini, proses pembayaran disebut masih berjalan di masing-masing perangkat daerah.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, memastikan bahwa kabar yang beredar di media sosial terkait penghentian pembayaran honor honorer tidak benar.
“Adik-adik honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak usah takut dan tidak perlu resah. Insya Allah semuanya akan dibayarkan. Saat ini prosesnya sedang berjalan,” ujar Reny saat memberikan keterangan di ruang kerjanya, Selasa (10/3/2026).
Reny menjelaskan, tenaga honorer yang akan menerima pembayaran adalah mereka yang telah lama mengabdi namun belum lulus seleksi CPNS maupun PPPK.
Termasuk di dalamnya tenaga dengan skema PPPK paruh waktu, selama masih dibutuhkan untuk mendukung pelayanan pemerintahan.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap memperhatikan keberlanjutan pekerjaan tenaga honorer selama keberadaan mereka masih diperlukan di setiap perangkat daerah.
“Yang akan dibayarkan adalah tenaga honorer yang sudah lama bekerja tetapi belum lulus CPNS maupun PPPK, sementara tenaga mereka masih dibutuhkan oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa mekanisme pembayaran honor akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, yakni melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga atau outsourcing. Kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian terhadap penataan tenaga non-ASN.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub turut didampingi sejumlah pejabat terkait, di antaranya Kabag Perencanaan Moh Rival, Kabag MKP Moh Riyan, Kabid Anggaran Adiguna, serta Kabag Protokol Zurkarnain.
Pemprov Sulteng mengimbau seluruh tenaga honorer untuk tetap tenang dan bersabar sembari menunggu proses pembayaran yang saat ini masih berlangsung.(res/jir)
