MOROWALI, Brita.id – Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Morowali, Rabu (14/10/2026).
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Morowali tahun 2027 ditargetkan mencapai Rp2,419 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,412 triliun.
Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2026–2027 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Morowali itu dipimpin Ketua DPRD Morowali, Herdianto Marzuki, didampingi Wakil Ketua I, Ihwan Muhammad Thaiyeb, serta dihadiri 15 anggota DPRD.
Turut hadir unsur Forkopimda, staf ahli dan asisten Sekretariat Kabupaten Morowali, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat eselon III dan IV, serta insan pers.
Dalam sambutannya, Herdianto menegaskan bahwa pembahasan RAPBD harus dilakukan secara objektif, terbuka, berbasis data, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Morowali.
Ia meminta setiap usulan perubahan, penyesuaian, maupun penyempurnaan anggaran didasarkan pada pertimbangan rasional, data yang memadai, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, kualitas RAPBD tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga kualitas perencanaan, ketepatan penentuan prioritas, dan kemampuan pelaksanaannya.
Sementara itu, Wabup Iriane menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah serta kesepakatan pemerintah daerah bersama DPRD terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Berdasarkan rancangan yang disampaikan, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2.419.225.662.573. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.556.305.131.545 dan pendapatan transfer sebesar Rp852.293.395.256.
Iriane mengatakan besarnya target PAD tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, perbaikan tata kelola pemungutan, serta pengembangan potensi ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Adapun belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.412.663.044.023, dengan rincian belanja operasi Rp1.699.320.472.622,21, belanja modal Rp380.494.239.498,79, belanja tidak terduga Rp10 miliar, dan belanja transfer Rp322.848.331.902.
Dari struktur tersebut, RAPBD Morowali 2027 mencatat surplus sebesar Rp6.562.618.550. Surplus tersebut direncanakan untuk menutup pengeluaran pembiayaan daerah, yang meliputi penyertaan modal daerah sebesar Rp5 miliar dan pengeluaran pembiayaan lainnya sebesar Rp1.562.618.550.
Iriane menegaskan, pelaksanaan anggaran akan diarahkan untuk memenuhi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Pelaksanaan anggaran akan diarahkan pada pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta akuntabel,” ungkap Iriane.
Selain itu, pemerintah daerah akan terus mendorong optimalisasi PAD melalui penguatan basis data penerimaan, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dan retribusi, serta pengelolaan aset dan kekayaan daerah secara produktif dan bertanggung jawab.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2027 antara pemerintah daerah dan DPRD, serta penyerahan dokumen Nota Keuangan oleh pimpinan DPRD kepada Wakil Bupati Morowali.(pal)
