MOROWALI,Brita.id – Fraksi Partai NasDem DPRD Morowali menyoroti besarnya nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang mencapai sekitar Rp848 miliar.
Nilai tersebut dinilai sangat besar dan setara dengan hampir sepertiga total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPRD Morowali, Gafar Hilal, saat membacakan pandangan umum fraksinya dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan III DPRD Kabupaten Morowali di ruang rapat DPRD Morowali, Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Jumat (19/6/2026).
Dalam penyampaiannya, Gafar menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat (1), yang mengamanatkan agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan.
“Fraksi NasDem berpandangan bahwa APBD bukan sekadar instrumen administratif, melainkan instrumen pembangunan dan pelayanan publik,” kata Gafar.
Menurutnya, besarnya SILPA harus menjadi bahan evaluasi bersama karena menunjukkan masih adanya anggaran yang belum mampu diterjemahkan menjadi program dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingginya realisasi pendapatan daerah, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Fraksi NasDem berpandangan bahwa ukuran keberhasilan APBD bukan hanya tingginya realisasi pendapatan, melainkan sejauh mana APBD mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Gafar menyebut Morowali merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia yang ditopang oleh sektor industri dan pertambangan.
Namun, pertumbuhan tersebut harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan.
Menurutnya, manfaat pembangunan harus dirasakan masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan yang lebih baik, pembangunan infrastruktur desa, penciptaan lapangan kerja lokal, serta penguatan UMKM dan ekonomi kerakyatan.
“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi tinggi hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di desa-desa,” ujarnya.
Meski demikian, Fraksi NasDem tetap mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang berhasil melampaui target.
Namun fraksi tersebut menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Beberapa persoalan yang disoroti antara lain kualitas perencanaan anggaran, rendahnya serapan pada sejumlah pos belanja, serta belum optimalnya penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Karena itu, Fraksi NasDem mendorong Pemerintah Kabupaten Morowali menjadikan evaluasi APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif, transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Fraksi Partai NasDem mendorong Pemerintah Kabupaten Morowali untuk menjadikan evaluasi APBD Tahun 2025 sebagai momentum perbaikan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tandas Gafar.(pal)
