PALU,Brita.id– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menunjukkan optimisme tinggi dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka setelah mengikuti proses validasi lapangan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (7/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting itu diikuti langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., dari Ruang Polibu.
Agenda tersebut merupakan bagian dari penilaian Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah terkait strategi penurunan pengangguran terbuka.
Wakil Gubernur Reny Lamadjido menegaskan kesiapan seluruh perangkat daerah dalam menghadapi proses penilaian tersebut. Ia memastikan bahwa data pendukung telah disiapkan secara lengkap dan terukur.
“Kami siap diuji. Ini adalah bagian dari proses untuk memastikan program yang dijalankan benar-benar berdampak. Data yang kami siapkan mencakup penyerapan tenaga kerja, kebijakan daerah, hingga regulasi pendukung,” ujar Reny.
Ia juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar aktif dan terbuka dalam menjawab pertanyaan tim penilai, sehingga memberikan gambaran yang objektif terkait kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Dr. Noudy R. P. Tendean, S.IP., M.Si., mengapresiasi komitmen Pemprov Sulteng dalam menekan angka pengangguran.
Menurutnya, berbagai program yang dipaparkan, termasuk inovasi “9 Berani”, menunjukkan langkah progresif dan terukur dalam pembangunan daerah.
“Saya melihat komitmen kuat dari pemerintah daerah. Program ‘9 Berani’ menjadi salah satu kekuatan Sulawesi Tengah dalam penilaian kali ini,” ungkapnya.
Dalam proses penilaian, Sulawesi Tengah masuk dalam nominasi bersama dua provinsi lain di wilayah Sulawesi, yakni Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.
Penilaian dilakukan melalui 12 tahapan yang melibatkan tim terpadu dari Kemendagri, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan, akademisi, hingga media.
Tahapan selanjutnya adalah pleno tingkat pusat yang akan menghasilkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Penghargaan direncanakan akan diberikan pada pekan pertama Mei 2026.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Daryanto, M.M., bersama sejumlah kepala OPD terkait.
Dengan kesiapan data, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen pemerintah daerah, Sulawesi Tengah optimistis mampu meraih hasil terbaik dan menjadi contoh nasional dalam upaya penurunan pengangguran terbuka.(mwr/jir)
