PALU,Brita.id– Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Nanang, menyatakan dukungan terhadap program Palu Mandiri, Adaptif dan Stabilitas Pangan (Palu Mapan) yang digagas Pemerintah Kota Palu sebagai langkah pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi masyarakat.
Menurut Nanang, program pemanfaatan lahan tidur tersebut akan efektif membantu masyarakat jika disertai pembinaan dan pendampingan yang maksimal dari pemerintah daerah.
Ia juga mendorong Pemerintah Kota Palu agar mengakomodasi masyarakat yang selama ini menguasai dan memanfaatkan lahan berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) yang terlantar dan tidak digunakan pemegang hak.
“Berdasarkan data DPRD Kota Palu, luas lahan berstatus HGB diperkirakan mencapai sekitar 40 ribu hektare dan sebagian besar tidak dimanfaatkan. Ini yang harus dioptimalkan pemerintah dengan melibatkan masyarakat,” ujar Nanang di Palu, Sabtu (16/5/2026).
Menurut dia, lahan-lahan tidur tersebut dapat dimanfaatkan untuk pertanian produktif guna meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Nanang menegaskan, dirinya sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu siap mendukung penganggaran program tersebut apabila benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Pada intinya saya sangat mendukung program ini. Sambil menunggu masa aktif izin HGB berakhir, pemerintah sebaiknya tidak lagi memperpanjang izin tersebut dan menyerahkannya kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Palu sebelumnya menyatakan akan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lahan tidur melalui program Palu Mapan yang menjadi salah satu program unggulan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palu tahun 2026.
Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Petalolo, mengatakan program tersebut difokuskan pada pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan pertanian produktif dengan melibatkan masyarakat dan pemilik lahan di masing-masing wilayah.
“Mapan adalah program unggulan TPID 2026, memanfaatkan lahan tidur atau lahan kosong untuk bertani dengan melibatkan masyarakat pemilik lahan di masing-masing wilayah,” kata Irmayanti dalam rapat koordinasi pelaksanaan program unggulan TPID Kota Palu.
Ia menjelaskan, lahan kosong yang belum dimanfaatkan akan ditanami berbagai komoditas hortikultura dan tanaman pangan strategis seperti cabai dan bawang merah yang selama ini menjadi penyumbang inflasi daerah.
Program tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pertanian.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Kota Palu pada Februari 2026 tercatat sebesar 5,22 persen, meningkat dibanding Januari 2026 yang berada pada angka 4,35 persen.(min/jir)
