BENCANA gempa bumi, tsunami dan likuefaksi yang melanda Kota Palu 28 September 2018 silam, ternyata tidak melemahkan pemerintah wilayah itu dalam mengelolah managemen pemerintahan, dimana di pengujung tahun ini, Kota Palu terus meraih penghargaan atas kinerja satu tahun terakhir.
Di pekan ini Pemerintah Kota Palu mendapat dua penghargaan beruntun. Setelah meraih penghargaan predikat kepatuhan tinggi (Zona Hijau) terhadap standar pelayanan publik Tahun 2019, oleh Ombudsman RI, kini Pemerintah Kota (Pemkot) Palu terpilih sebagai daerah terbaik untuk kategori Ketepatan alokasi bidang outcome kesehatan, kelompok dua, dalam indeks kelola kinerja dan efektivitas pengelolaan APBD yang diselenggarakan oleh Katadata Insight Center (KIC).
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali kota Palu, Hidayat, di XXI Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis, 28 November 2019.
Indeks kelola merupakan metode penilaian yang mengukur keberhasilan suatu daerah dalam mengelola APBD, sehingga berdampak langsung pada masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perekonomian.
Metode indeks kekelola ini dirumuskan oleh tim KIC bersama sejumlah doktor ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
Sementara itu, KIC adalah Unit Bisnis dari Kata data dengan spesialisasi riset dan data analisis. Didukung oleh tim yang berpengalaman dalam pembuatan dan penulisan produk-produk riset berkualiti dalam berbagai bentuk.
Di lokasi, Wali Kota Palu, Hidayat mengatakan, penghargaan tersebut merupakan milik seluruh pegawai yang selama ini telah mengikuti instruksi kerja dengan baik, dan melakukan berbagai terobosan dalam meningkatkan pelayanan publik di daerah.
“Saya sangat bangga atas menghargaan yang diperoleh, namun saya tidak henti-hentinya mengingatkan untuk tekun bekerja, karena mempertahankan lebih sulit daripada menorehkan sebuah prestasi, kita perlihatkan bahwa kita generasi yang memberikan bukti nyata, bukan janji,” ungkapnya.
Lebih jauh dirinya menyampaikan, hingga kini Pemerintah Kota Palu terus berkonsentrasi meningkatkan fungsi layanan publik, khususnya bagi para penyintas bencana yang tengah melengkapi syarayat penerima bantuan.(ron/jir)
